Ke Taman Wisata Gajah Thailand, Cari yang Ramah Satwa

TEMPO.CO, Jakarta – Di Thailand, gajah sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari warga. Bahkan sejak abad pertengahan gajah membantu masyarakat yang hidup di wilayah yang saat ini disebut Thailand. Satwa itu digunakan untuk mengangkut beban, pertanian, hingga perang. Kini untuk melihat gajah, cukup mengunjungi taman wisata gajah.

Gajah disebut sebagai Chang dalam bahasa Thailand. Warga menyukai karena kekuatan, ketangguhan, dan jinak. Namun, pada tahun 1989, karena masalah lingkungan, pemerintah penggunaan gajah. Ribuan gajah beserta mahout (pawang gajah) mereka, kehilangan pekerjaan. Karena setiap gajah makan sekitar 250kg per hari, dengan biaya £ 1.000 sebulan, satu-satunya cara untuk menjaga mereka tetap hidup adalah melalui pariwisata.

Untuk kegiatan wisata, menukil dari The Travel Magazine, Thailand memiliki 3.000 gajah piaraan, dengan lebih dari 200 pusat taman wisata gajah, yang  tersebar di seluruh Thailand. Kini, wisatawan kian sadar mengenai hak-hak satwa, termasuk gajah. Memaksa mereka terus menghibur pengunjung atau mengendarai membuat gajah lelah secara fisik dan mental. Wisatawan pun menuntut standar perawatan tinggi.

Tuntutan pelancong itupun berimbas positif. Sejumlah pusat gajah menyebut diri mereka sebagai tempat perlindungan atau konservasi, tetapi saat ini tidak ada standar yang disepakati, dan terkadang kata itu ditambahkan hanya sebagai taktik pemasaran belaka.

Asosiasi Agen Perjalanan Inggris (ABTA) mengimbau kepada wisatawan dunia, yang melancong ke berbagai negara untuk menghindari semua bentuk kontak dengan satwa, termasuk mengendarai dan memandikan mereka. Dan hanya memberi makan bila terdapat penghalang. Di Thailand tak banyak pusat gajah yang mematuhi imbauan tersebut. Berikut taman wisata atau pusat gajah, yang memperhatikan aspek perlindungan atau konservasi.

Elephants World

Butuh berkendara sekitar tiga jam ke barat dari Bangkok ke Kanchanaburi untuk mengunjungi Elephants World. Pusat gajah itu didirikan pada 2008 oleh dokter hewan Thailand dan istrinya. Mereka mulai dengan tiga ekor gajah dan sekarang memiliki 22 gajah.

Elephants World adalah situs luas yang indah, di tepi Sungai Kwai, dan perawatannya terasa menyenangkan. Memberi makan diperbolehkan di belakang penghalang, dari pedestrian yang dibangun khusus. Namun, wisatawan masih diperbolehkan memandikan gajah pada pagi hari – meskipun jumlah wisatawan sangat dibatasi.

Green Elephant Sanctuary Park

Di selatan Bangkok, di wilayah Phuket yang berpantai indah, rupanya terdapat pusat-pusat gajah yang didirikan. Mereka jadi alternatif bagi wisatawan yang bosan dengan suasana lautan dan sengatan matahari.

Kabarnya di Phuket terdapat gajah yang diikat kakinya di pinggir jalan. Tapi, Green Elephant Sanctuary Park tak melakukannya. Bahkan mereka tak mengizinkan wisatawan mengendarainya. Dan hanya kelompok besar yang boleh berkunjung ke pusat gajah tersebut.

Di Green Elephant Sanctuary Park terdapat 14 gajah, termasuk bayi gajah yang lahir di taman tersebut. Wisatawan diperkenankan memberi susu anak-anak gajah, termasuk memandikan mereka di kolam. Sayangnya, kolam pemandian gajah terlalu kecil, untuk 20 turis yang memandikan gajah.

Phang Nga Elephant Park

Sekitar dua jam di utara Bangkok terdapat Phang Nga Elephant Park atau Taman Gajah Phang Nga. Pusat gajah itu didirikan pada 2015, dan hanya memiliki sembilan gajah. Meskipun gajah di lokasi itu tak sebanyak di tempat lain, namun pemandangan hutan yang subur di sekitar Phang Nga Elephant Park, bis amembuat wisatawa betah.

Gajah-gajah itu memiliki ikatan yang kuat dengan para mahout. Tapi wisatawan bisa memberi makan mereka, dan menuntunnya menyusuri jalur-jalur yang sulit di dalam hutan. Pelesiran memasuki hutan bersama gajah ini, hanya dibatasi 18 orang. Agar perjalanan itu, jadi kesempatan untuk benar-benar dekat dan menghabiskan waktu bersama hewan-hewan besar itu. Wisatawan pun bisa memandikan mereka di kolam – yang tampaknya mengabaikan saran ABTA.

Berajak ke Chang Mai, di utara Bangkok, wilayah itu merupakan konsentrasi gajah lokal Thailand. Sesampai di Chang Mai, lanjutkan dengan berkendara selama sejam untuk mengunjungi Patara Elephant Farm. Peternakan itu fokus ke pengembangbiakan gajah, dan memiliki 44 bayi gajah yang lahir di peternakan itu.

Pat, pemilik peternakan itu, menawarkan program latihan memelihara gajah dalam sehari. Wisatawan diajarkan memandikan mereka sekaligus menungganginya, dan memberi perintah terhadap gajah-gajah itu.

 

https://travel.tempo.co/read/1325490/ke-taman-wisata-gajah-thailand-cari-yang-ramah-satwa/full&view=ok

Mendikbud Realokasi Anggaran Pendidikan Rp 405 M Untuk Corona

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mengatakan,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melakukan proses realokasi atau penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 405 miliar untuk penanganan corona (Covid-19).

Ini dilakukan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19).

Nadiem menjelaskan, sumber realokasi anggaran berasal dari efisiensi dan refocusing kegiatan dari setiap unit utama atau program di lingkungan Kemdikbud.

“Ini adalah anggaran yang disisir dari efisiensi berbagai unit utama dan program. Anggaran seperti perjalanan dinas ataupun rakor-rakor dengan banyak orang yang tidak mungkin dilakukan di saat-saat seperti ini,” kata Nadiem dalam siaran pers yang diterima Beritasatu, Minggu (29/3/2020).

Nadiem menyebutkan, realokasi anggaran ini telah disetujui oleh Komisi X DPR pada rapat komisi daring pada Jumat (27/3/2020).

Realokasi anggaran dilakukan untuk program penguatan kapasitas 13 Rumah Sakit Pendidikan (RSP) dan 13 Fakultas Kedokteran (FK) untuk menjadi Test Center Covid-19.

“Kita ingin memperkuat RSP menjadi test center yang bisa melakukan tes hingga 7.600 sampel per hari dan semua RSP mampu menangani pasien Covid-19 sesuai kapasitas yang ada,” ujarnya.

Realokasi anggaran juga dilakukan untuk menggerakkan relawan mahasiswa untuk kemanusiaan dengan target 15.000 relawan yang secara sukarela mendukung upaya mitigasi pandemi Covid-19. “Terutama kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta tugas-tugas lainnya sesuai kebutuhan, kompetensi, dan kewenangan relawan yang dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” terang Nadiem.

Rencana realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dibagi menjadi empat kegiatan utama. Pertama, Edukasi Covid-19 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 60 miliar. Kedua, Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas RSP dengan alokasi anggaran Rp 250 miliar.

Ketiga, Pelaksanaan 150.000 Rapid Test di lima RSP dengan alokasi anggaran Rp 90 miliar. Keempat, Pengadaan bahan habis pakai untuk KIE, triase (triage), pelacakan(tracking), dan pengujian (testing) dengan alokasi anggaran Rp 5 miliar di RSP dan Fakultas Kedokteran yang ditunjuk.

Nadiem juga mengatakan, selain RSP, fasilitas-fasilitas seperti lembaga pendidikan dan pelatihan akan diubah untuk mendukung penanganan Covid-19.

“Kita juga menyiapkan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran serta P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) untuk segera bisa menjadi ruang-ruang penampungan dan isolasi. Bisa menambah sekitar 11.000 pasien lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi X, Syaiful Huda mengatakan, Kemdikbud harus mempertimbangkan kepentingan pencegahan Covid-19 dan tetap menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar baik di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) maupun Pendidikan Tinggi (Dikti).

“Kemdikbud juga perlu menghitung kembali secara cermat realokasi dan refocusing anggaran pada APBN pada Tahun Anggaran 2020, antara lain untuk menghadirkan strategi khusus dan bantuan kepada daerah yang terbatas fasilitas teknologi komputer dan jaringan internetnya,”ujarnya.

Syaiful mengatakan, Komisi X DPR mendorong Kemdikbud melakukan kerja sama dengan lembaga penyiaran publik dan jaringan media nasional untuk melakukan penayangan program-program pendidikan dan pembelajaran.

Selain itu, Kemdikbud harus memastikan terselenggaranya kegiatan informasi dan edukasi masif kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19.

“Termasuk memerhatikan kemungkinan timbulnya trauma pada peserta didik maupun pendidik. Diantaranya, melalui program parenting atau pengasuhan ataupun konseling yang melibatkan program studi profesi psikologi dan asosiasi profesi psikologi, khususnya dari perguruan tinggi swasta, “ujarnya.

Sumber: BeritaSatu.com

Hukum Islam Tenaga Medis Pakai APD Salat Tanpa Wudu

Jakarta – Sejumlah pertanyaan muncul terkait tata cara salat bagi tenaga medis Islam yang memakai alat pengaman diri (APD) ketika menangani pasien virus corona atau Covid-19. Salah satunya terkait bolehkah tenaga medis itu tidak wudu saat keadaan mendesak ingin salat?

Menjawab pertanyaan itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa. Bernomor 17 Tahun 2020, fatwa itu disahkan Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh di Jakarta beberapa waktu lalu. “Dalam kondisi hadas dan tidak mungkin bersuci (wudu atau tayamum), maka dia melaksanakan shalat boleh dalam kondisi tidak suci dan tidak perlu mengulangi (i’adah),” demikian bunyi fatwa tersebut.  Dalam kondisi sulit berwudu maka dia bertayamum kemudian melaksanakan salat Menurut Hasanuddin, fatwa itu dapat menjadi pegangan salat bagi tenaga medis yang memakai APD ketika menangani pasien virus corona. Dia mengatakan fatwa ini penting agar tenaga kesehatan beragama Islam dapat menggarisbawahi salat fardu wajib hukumnya dalam kondisi apapun. Namun, ada sejumlah keringanan.

“Boleh melaksanakan salat dalam waktu yang ditentukan meski dengan tetap memakai APD yang ada. Sementara dalam kondisi sulit berwudu maka dia bertayamum kemudian melaksanakan salat,” ujar dia,

Saat kondisi APD yang dipakai terkena najis dan tidak memungkinkan untuk dilepas atau disucikan, kata Hasanuddin, maka yang bersangkutan melaksanakan salat boleh dalam kondisi tidak suci dan mengulangi salat (i’adah) usai bertugas.

Dia mengatakan ketika kondisi jam kerja tenaga medis sudah selesai atau sebelum mulai kerja masih mendapati waktu shalat maka wajib shalat fardhu sebagaimana mestinya.

Hasanuddin menambahkan, dalam kondisi tenaga medis bertugas mulai sebelum masuk waktu Dzhuhur atau Maghrib dan berakhir masih berada di waktu salat Ashar atau Isya maka boleh melaksanakan shalat dengan jamak ta’khir.

Sementara dalam kondisi bertugas mulai saat waktu Dzhuhur atau Maghrib dan diperkirakan tidak dapat melaksanakan salat Ashar atau Isya, kata dia, maka yang bersangkutan boleh melaksanakan salat dengan jamak taqdim.

“Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu dua salat yang bisa dijamak (Zhuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya), maka dia boleh melaksanakan salat dengan jamak,” kata dia.

Hasanuddin mengatakan bagi penanggung jawab bidang kesehatan wajib mengatur shift bagi tenaga kesehatan muslim yang bertugas dengan mempertimbangkan waktu salat agar dapat menjalankan kewajiban ibadah dan menjaga keselamatan diri.

“Tenaga kesehatan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk melaksanakan shalat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan diri,” tutur dia.

https://tagar.id/hukum-islam-tenaga-medis-pakai-apd-salat-tanpa-wudu

Masalah Hukum Penetapan Status Bencana Nasional Covid-19

Dua lembaga riset Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyebut Pemerintah melakukan salah langkah hukum mengenai Penetapan Status Bencana Nasional Covid-19. Kesalahan ini diyakini menimbulkan dampak serius di kemudian hari. “Secara hukum, belum terjadi penetapan status darurat bencana sampai sekarang,” kata Qurrata Ayuni, Peneliti Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI), kepada Hukumonline.

Ia mengacu isi Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.

Keputusan tersebut merujuk dokumen sebelumnya yaitu Keputusan Kepala BNPB No.9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia. Padahal Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak berwenang melakukan penetapan status keadaan bencana. Penetapan status itu menjadi kewenangan Presiden untuk skala nasional dan masing-masing kepala daerah sesuai wilayah terjadinya skala bencana. “Bisa dilihat di Pasal 51 Undang-undang tentang penanggulangan bencana,” katanya yang biasa disapa Ayu.

Pasal yang dimaksud Ayu menegaskan bahwa penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. Penetapan untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Ayu berpendapat seharusnya surat keputusan yang dibuat oleh Kepala BNPB hanya bernilai di pernyataan internal BNPB, terutama terkait penggunaan dana siap pakai di BNPB. Namun melihat isi judul dan isi keputusan perpanjangan, tampak bahwa Kepala BNPB bertindak melakukan penetapan status keadaan bencana.

Ayu belum menemukan dokumen hukum yang diakui hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai penetapan status keadaan bencana. Presiden memang menerbitkan Keputusan Presiden untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dipimpin Kepala BNPB. Keputusan Presiden yang kemudian diubah lagi itu pun sama-sama tidak menyebutkan sama sekali penetapan status keadaan bencana. “Silakan periksa tiap pasalnya, sama sekali tidak menyatakan penetapan status darurat bencana nasional. Itu hanya pembentukan kepanitiaan penanganan Covid-19,” kata Ayu.

Ia merujuk Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bertanggal 13 Maret 2020 yang diubah dengan Keppres No. 9 Tahun 2020 pada 20 Maret 2020.

Hal lain yang disoroti Ayu adalah rujukan pertimbangan konstitusional yang digunakan Presiden dalam kedua Keppres itu. “Pasal UUD 1945 yang dirujuk di bagian pertimbangan adalah Pasal 4 ayat (1) tentang kewenangan kekuasaan pemerintahan, bukan Pasal 12 tentang menyatakan keadaan bahaya,” ujarnya.

Pasal 4 UUD 1945 mengatur Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden. Sedangkan Pasal 12 UUD menyebutkan Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Lalu apa bedanya? Pernyataan bahaya ini memberikan Presiden kewenangan ekstra secara khusus untuk menghentikan bahaya. “Berlaku hukum yang baru khusus dalam keadaan bahaya itu di luar dari hukum yang biasa. Nah rujukannya Perppu No. 23 Tahun 1959,” Ayu menambahkan.

Ia yakin seharusnya Presiden juga menggunakan Perppu tersebut bersamaan UU Penanggulangan Bencana. Perppu No. 23 Tahun 1959 mencabut UU No. 74 Tahun 1957 dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya sekaligus. Sejumlah 62 pasal di dalamnya yang berusia lebih dari 50 tahun itu masih berlaku hingga kini. Sayangnya baik pasal 12 UUD 1945 maupun Perppu Perppu No. 23 Tahun 1959 sama sekali tidak dirujuk.

“Dampaknya serius. Segala pembatasan hak yang dilakukan oleh Pemerintah jadi tidak memiliki landasan atas dasar pasal 28J UUD 1945,” tegas Ayu. Tertera di pasal tersebut pembatasan hak asasi manusia hanya bisa dilakukan dengan produk hukum undang-undang.

Padahal saat ini banyak beredar pembatasan aktivitas demi mencegah Covid-19 yang bukan dengan produk undang-undang. “Semua pembatasan itu jadi tidak punya landasan hukum. Beda cerita kalau sudah ada dokumen tertulis dari Presiden yang menyatakan keadaan darurat nasional merujuk pasal 12 UUD 1945 dan Perppu yang masih berlaku tadi,” kata Ayu.

Ia menilai pengumuman lisan Presiden pada 15 Maret 2020 di Istana Bogor bahwa terjadi bencana nasional nonalam belum cukup. “Faktanya memang ini terjadi bencana nasional, tapi secara hukum belum cukup. Harus tertulis ditandatangani Presiden,” ujar Ayu.

Kepastian siapa penanggung jawab penanggulangan bencana nasional ini menjadi tidak jelas. Seolah terjadi saling lempar peran antara Presiden dengan Kepala Daerah. Di satu sisi Presiden bisa mencegah kebijakan Kepala Daerah mengenai penanganan Covid-19. Misalnya saat mencegah Gubernur DKI Jakarta melakukan penghentian sementara kegiatan perkantoran.

Mengacu UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, nampak bahwa Pemerintah Pusat yang berwenang menerbitkan kebijakan karantina. Mulai dari penetapan status darurat kesehatan masyarakat hingga pelaksanaan teknis karantina menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pasal 10 dan 11 UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah Pusat  menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang terjangkit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Sebelum menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Teknis tata cara penetapan dan pencabutan status diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ditegaskan lebih lanjut bahwa penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Penelusuran Hukumonline menunjukkan bahwa Presiden sudah menetapkan Covid-19 sebagai wabah sejak 4 Februari 2020. Hal itu dituangkan lewat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Hanya saja tidak ada penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat hingga sekarang.

Presiden seolah melakukan desentralisasi penetapan status darurat di masing-masing wilayah padahal kemampuan tiap daerah di Indonesia sangat berbeda. “Kalau DKI Jakarta anggarannya sangat besar, tetapi di daerah-daerah lain sangat berbeda. Ini sudah menyangkut ketahanan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” Ayu menjelaskan.

Hukumonline membandingkan dengan surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di Jawa Barat. Surat ini diterbitkan 19 Maret 2020 untuk menjadi dasar bertindak sesuai UU Penanggulangan Bencana.

Hingga saat ini tidak ditemukan dokumen serupa dari Presiden. Bahkan surat Menteri Hukum dan HAM No.M.HH.PK.01.01.01-04 bertanggal 24 Maret 2020 kepada Jaksa Agung, Kepala POLRI, dan Ketua Mahkamah Agung tidak merujuk status darurat bencana nasional oleh Presiden dalam dokumen peraturan perundang-undangan.

Surat itu berisi permintaan penundaan sementara pengiriman tahanan ke Rutan/Lapas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM hanya merujuk pengumuman Presiden pada 15 Maret 2020 di Istana Bogor bahwa telah terjadi bencana nasional nonalam.

Hal lain yang Ayu soroti adalah pengalihan anggaran dari APBN dan APBD. Tanpa status darurat bencana yang bersandar pada negara dalam keadaan bahaya, seluruh prosedur keuangan harus dengan cara normal. Padahal sangat mungkin ada kebutuhan dana ekstra yang harus menyedot dari pos anggaran lain di APBN atau APBD.

“Dana siap pakai itu pasti punya batas. Pada akhirnya butuh pembenaran untuk ambil dari pos lain di APBN. Sementara perubahan APBN harus dengan persetujuan parlemen,” ujar Ayu. Ia menilai Presiden harus mengantisipasi dengan dasar berlakunya prosedur hukum yang tidak biasa. Hal itu tidak bisa dipenuhi dengan langkah hukum yang digunakan Presiden Joko Widodo sejauh ini. Masalah hukum berkaitan penggunaan uang negara untuk semua kebijakan saat ini juga bisa terjadi.

Djarot Dimas Achmad Andaru, Peneliti di Center for Health Law and Policy Indonesia (Sentra Hukum Kesehatan dan Kebijakan  Indonesia) FHUI menyinggung UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah). Beberapa regulasi penting di UU Wabah tidak dilaksanakan dengan benar.

Ia merujuk dua tujuan pokok dalam UU Wabah sesuai penjelasan Pasal 5 ayat (1). Pertama, memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan. Kedua, membatasi penularan/penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak serta wabah tidak meluas ke daerah lain.

“Saat ini tumpang tindih. Harusnya terpusat oleh Menteri Kesehatan dengan koordinasi terbuka. Saat ini semua kementerian dilibatkan namun tetap berjalan lamban,” katanya kepada hukumonline. Kementerian Kesehatan harusnya lebih bisa memahami pendekatan yang tepat berdasarkan kebijakan kesehatan masyarakat.

Djarot mengingatkan bahwa skema berjenjang penanganan wabah seperti Covid-19 telah diatur dalam UU Wabah. Bahkan peraturan pelaksana dalam PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular pun masih berlaku.

Namun mulai dari pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hingga koordinasi dengan Pemerintahan Daerah justru tidak mengikutinya. “Salah menggunakan instrumen hukum berdampak upaya pencegahan tidak efektif. Selain itu menimbulkan dampak beruntun lebih buruk secara sosial dan ekonomi,” kata Djarot.

 

 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e7f1443c6534/masalah-hukum-penetapan-status-bencana-nasional-covid-19/