AYAM KAMPUNG UNGGUL BALITBANG (KUB)_NTT

AYAM KUB bangun KAMPUNG di Nusa Tenggara Timur

 

Halo kawan-kawan semuanya, kali ini saya akan memperkenalkan sebuah perusahaan, yaitu PT Sumber Unggas Indonesia (PT SUI)

PT Sumber Unggas Indonesia (SUI)  adalah  salah satu Mitra Balitbangtan dalam mengembangkan ayam KUB.  PT SUI pun berkomitmen untuk senantiasa menghasilkan DOC ayam KUB berkualitas, dan secara totalitas memperkenalkan ayam KUB ke seluruh wilayah Indonesia. Apalagi PT SUI juga merupakan pendukung program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) dan Penanggulangan Masalah Stunting sebagai penyedia bibit ayam KUB.

Alamat  PT Sumber Unggas Indonesia

PT Sumber Unggas Indonesia beralamat di Jalan Sukabhakti No. 85 Desa Cogreg, RT.02/RW.07, Cogreg, Parung, Bogor, West Java 16330

Sejarah PT Sumber Unggas Indonesia (SUI)

Sumber Unggas berdiri tahun 2011. Diawali usaha budidaya/ pembesaran ayam Kampung pedaging di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

Seiring meningkatkan kebutuhan DOC (Daily Old Chicken) untuk kebutuhan sendiri, Sumber Unggas juga menjalankan usaha pembibitan (breeding) ayam kampung asli. Pada tahun 2015, produksi DOC Kampung asli mulai dijual kepada peternak-peternak lainnya di sekitar Bogor dan Sukabumi, Serat Wilayah Bali dan Nusa Tenggara. 

Sementara untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, direncanakan penjualan bibit DOC ayam KUB dilaksanakan dalam tahun 2019 (tepatnya bulan November) sambil menggunggu proses Sertifikat Layak Bibit (SLB) yang didahului dengan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTT.

PT Sumber Unggas Indonesia (SUI) Sebagai produsen ayam KUB

PT Sumber Unggas Indonesia (SUI) Sebagai produsen ayam KUB yang telah memasarkan produknya ke beberapa wilayah di Indonesia, SUI telah menunjukkan kinerjanya sebagai salah satu produsen bibit ayam kampung berkualitas, yang ditunjukkan dengan perkembangan komersialisasi dari tahun ke tahun meningkat cukup signifikan.

Sumber Unggas bekerjasama dengan Balai Penelitian Ternak (Balitnak) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian dan telah mendapatkan lisensi ayam KUB serta Pra Lisensi ayam SenSi (Sentul Seleksi) sehingga produk DOC hasilkan memiliki standar Agro Inovasi. Sebagai persyaratan memproduksi bibit yang berkualitas, sekarang dalam proses untuk mendapatkan Sertifikat Layak Bibit (SLB) yang didahului dengan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Barat.  Sumber Unggas menambah jenis (strain), yaitu ayam Sentul, ayam KUB (Kampung Unggul Balitnak) serta ayam Kedu.

KONSULTAN WILAYAH NTT

Informasi dan pepesanan DOC KUB wilayah NTT hubungi TS Afro Making

(WA. 08111879677 / 082144545304)

Petani adalah pekerjaan rendahan dan tidak menguntungkan.KATA MEREKA???

Masa muda kerap kali merupakan saat di mana seseorang mulai bermimpi tentang masa depan, berpikir tentang jalan hidup dan berjuang serta agresif bergerak menuju tujuan tersebut. Di banyak daerah perdasaan, menjadi petani bukan bagian dari mimpi masa depan. Petani adalah pekerjaan rendahan dan tidak menguntungkan, sehingga bermigrasi ke perkotaan atau ke luar negeri dianggap lebih baik karena menjanjikan lebih banyak peluang dan petualangan. Lantas bagaimana jadinya masa depan pertanian dan pangan tanpa petani muda?
Tanpa petani, tidak akan ada makanan. 
Tanpa makanan, tidak akan ada kehidupan. 
Isu ini, akan dikaji Kembali ke atas, tidak tertarik lagi ke pertanian, apa saja yang dapat diambil untuk kembali ke pertanian, juga apa yang diperoleh dari para pemuda untuk mereka dapat bertahan di bidang tersebut.
Penuaan populasi petani menjadi perhatian media dan pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa pengamat berkomentar tentang pembayaran usia rata-rata petani di negara berpenghasilan rendah dan menengah dan implikasinya yang merugikan bagi produksi pertanian dan ketahanan pangan. Yang lain lebih berhati-hati dalam analisis mereka, dengan alasan hanya ada sedikit bukti yang menjadi dasar klaim negatif semacam itu. Meskipun lebih penting dari penuaan petani di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian, Analisis penuaan petani di pedesaan dan pekerja pertanian lebih dari satu pembaharuan, yang mengarah pada seruan untuk dasar yang lebih kuat untuk mendukung kebijakan dan respons yang lebih tepat.
PEMUDA DI DAERAH PERDESAAN 
Berdasarkan survei populasi antar sensus (Supas) 201 jumlah penduduk Indonesia  pad 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, yaitu lebih dari 68% dari total populasi. Setengah dari populasi pemuda tinggal di daerah perdesaan, dan lebih dari setengahnya yang termasuk dalam angkatan kerja di bidang pertanian.
Selama berpuluh-puluh tahun, pemuda DESA DIABAIKAN dan DISISIHKAN oleh masyarakat, pemerintah, dan organisasi internasional, sehingga tidak memerlukan energi serta potensi mereka di sektor pertanian penuh.
Pemuda di desa memilih untuk review IndoJobs di IndoJobs ATAU BEKERJA Beroperasi resmi di Bidang Pekerjaan Yang berbayar randah, TIDAK memerlukan ketrampilan, Tanpa Jaminan Dan Pekerjaan-pekerjaan Yang memiliki kepentingan Tinggi Kurangnya Peluang kerja Yang layak di desa mendorong pemuda untuk review bermigrasi Ke Perkotaan.
sementara itu putra dan putri para petani menjadi enggan menggeluti pertanian karena berbagai alasan. Banyak di antara mereka yang tetap menekuni pertanian hanya karena keterpaksaan atau tidak memiliki pilihan lain. Hal i ni menimbulkan masalah baru: POPULASI PERTANIAN Yang Semakin Menua. Jika pemuda adalah masa depan bangsa, dan pemuda desa adalah masa depan industri pertanian di perdesaan. Pertanyaan sederhanya adalah  Bagaimana kita dapat menarik pemuda untuk tetap tinggal dan bekerja di daerah perdesaan?,  kebijakan dan program seprti apa yang diperlukan untuk membuat tampilan masa depan mereka dan kemudian memutuskan untuk tetap, menurut pilihan mereka sendiri, di industri pertanian perdesaan?
APA YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH UNTUK MENARIK PEMUDA 
MEMASUKI DAN TETAP MENGGELUTI PERTANIAN? 
Berdasarkan wawancara dan demonstrasi terhadap kaum muda di daerah perdesaan, kaum muda dapat tertarik pada pertanian jika:
  1. Pertanian dapat menghasilkan pendapatan yang memadai.
  2. Bagi mereka sumber daya yang disediakan seperti tanah, modal, pelatihan, alat bertani dan pasar juga.
  3. Mereka dapat melihat arti penting pekerjaan pertanian mereka.
Jika dilaksanakan, saran-saran atau saran tindakan berikut dapat membantu pemuda tani dorong negara dan atau masing-masing daerah mencapai swasembada di bidang pangan, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan inklusif yang berkembang.
Rekomendasi ini juga diilhami oleh disetujui-diterjemahkan yang ditulis di atas.
  1. Menydiakan akses bagi pemuda tani atas kepemilikan atau hak atas tanah untuk pertanian selama maksimum 25 tahun. Tanpa Jaminan penggunaan jangka panjang, pemuda tidak akan tertarik untuk bertani di desanya.
  2. Menyediakan bagi pemuda tani program pertanian khusus dan terpadu dengan bantuan pendukung lain, termasuk pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, pelatihan kepemimpinan, kredit, teknologi, input pertanian, teknologi dan perlengkapan tepat guna, subsidi, asuransi, dan pasar. Kurikulum sekolah yang mendukung pertanian sebagai profesi. Petani muda dapat dorong sebagai wirausahawan muda di desa, membuat pertanian yang ramah lingkungan, dan membangun koperasi serba usaha pertanian; Karena akan memberikan makna yang lebih dan memberikan idealisme dalam kehidupan para pemuda tani. Pemberian penghargaan masyarakat kepada petani muda berprestasi, misalnya mereka yang berhasil membangun koperasi pertanian.
  3. Memberikan jalan bagi pemuda tani untuk menyetujui sendiri, saling belajar satu sama lain dan keputusan dalam proses pembuatan keputusan dan perumusan kebijakan. Pemuda tani meminta rasa memiliki atas kebijakan dan program yang meminta diri mereka. Penyelenggara studi banding bagi pemuda tani di dalam atau di antara negara. Mendirikan pusat informasi bagi pemuda.
  4. Memperbaiki infrastruktur dan mendukung sekaligus tatanan di daerah perdesaan, selain memberikan Jaminan dan perlindungan sosial bagi petani muda.
  5. Petani di wilayah kita adalah keluarga petani, yang paling miskin dan lapar di dunia. Bantuan bagi keluarga tani melalui kebijakan dan program yang didukung serta terintegrasi dalam hal reforma agraria, pembangunan perdesaan, pertanian guna ramah lingkungan dan pembangunan, serta pasar akan meningkatkan pemahaman dan daya tahan petani, sehingga mengubah cara pandang generasi muda pertanian.

Petani dan Kebijaksanaan Keoliberalisme

Petani dan kebijakan Neoliberalisme

ANDA, KITA, dan KAMI hanya butuh COPY & PASTE
BERANI BERUBAH?????🏃🏃🏃🏃🏃🏃

——-Petani & Kebijakan Neo-liberalisme———
___”ILI ALENG GOLE”_____

Mempelajarie kemiskinan adalah mempelajari suatu permasalahan yg sebenarnya dihadapi dlm kehidupan sehari-hari. Sbg masalah nyata, hal ini sngat berbeda dng pertanyaan disiplin yg umumnya bersifat abstrak. Apabila suatu pertanyaan disiplin ditunda pemecahannya, dampaknya tdk begitu berarti terhadap kehidupan individu yg memiliki masalah tersebut. Apabila permasalahan nyata spt kelaparan tertunda pemecahannya, maka kematian akan mengancam individu yg bersangkutan.

Hal ini menunjukkan bhw upaya pnanggulangan kemiskinan lebih dr sekedar bersifat bgman menghasilkan pengetahuan positif atau normatif, ttpi jg menggunakan pengetahuan tersebut utk menghasilkan resep (prescription) & tindakan (action) utk melaksanakannya. Mutu resep yg dihasilkan ditentukan oleh pengetahuan positif, normatif, & pengetahuan interaktif dr keduanya, yg dimiliki oleh pengambil keputusan. Adapun kualitas pelaksanaannya, selain ditentukan oleh mutu resep, adalah ditentukan jg oleh keahlian, keterampilan, ketekunan, ketabahan, keteguhan, & sifat positif lainnya yg dimiliki oleh pelaksana dr resep tersebut.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan didasari atas persepsi tentang faktor-faktor penyebab & dimensi kemiskinan itu sendiri. Jika penyebabnya ada didlm diri individu atau kelompok miskin, misalnya aspek budaya tdk mau bekerja keras, maka kebijakannya adalah memotivasi mereka bekerja keras agar dpt mandiri. Dlm hal ini pemerintah tdk mengintervensi pasar ttapi membiarkn sistem pasar bebas berlangsung apa adanya. Penduduk miskin itu sendirilah yg harus menyelesaikan sendiri masalah kemiskinannya. Memberikan bantuan material hnya mengakibatkan ketergantungan terus menerus sehingga tdk akn pernah mandiri.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bhw masyarakat tani tdk memiliki posisi tawar menawar (bargaining position) dlm pemasaran produksi mereka kpd pedagang. Demikian halnya dng petani yg sepenuhnya tergantung dari harga yg ditentukan oleh tengkulak & pedagang yg masuk ke desa. Artinya, penduduk miskin tdk mampu berhadapan dgn kekuatan pasar bebas, walaupun masih berada di tingkat lokal. Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka penduduk miskin (demikian pula penduduk asli) akn menjadi penduduk miskin di daerahnya sendiri.

Penduduk miskin tdk mampu bersaing dgn pedagang maka, kebijakan neo-liberalisme itu tdk tepat diterapkan dlm penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Di Indonesia, kebijakan memberikan bantuan material & uang sudah biasa dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini telah lama dianut oleh paham konservatisme. Alasannya karena penduduk miskin sama sekali tdk berdaya menghadapi kekuatan pasar bebas. Pemerintah perlu memberikan bantuan agar mereka mampu bertahan, tetapi tdk melakukan intervensi terhadap sistem & struktur pasar bebas di dlm negeri.
Memang benar, pola bantuan yg diterapkanp pemerintahselama ini melalui badan pemerintah tdk hanya menciptakan ketergantungan penerima bantuan kpd pemerintah ttp  jg menciptakan peluang korupsi & biaya transaksi lainnya. Bantuan kredit usaha tani meluap ditengah jalan & sangat rendah tingkat pengembaliannya, bantuan peralatan & material (traktor, perahu, dan ternak) banyak yg tdk berkelanjutan & bantuan uang & beras murah banyak yang bias. Pola bantuan tersebut belum berhasil memberdayakan petani (mandiri), sebaliknya justru telah menciptakan persepsi petani bahwa pembangunan identik dng pemberian bantuan. Jadi, baik kebijakan neo-liberalis maupun konservatif blm berhasil mengentaskan penduduk miskin.
Salah satu pandangan yg mencari jalan tengah di antara keduanya adalah kebijakan demokrasi sosial. Penduduk miskin memang tdk mampu menghadapi pasar bebas krn mereka tdk memiliki daya tawar menawar. Oleh karena itu , mereka perlu mendpt bantuan & subsidi pemerintah. Dlm waktu yg sama, pemerintah tdk cukup hanya memberdayakan penduduk miskin melalui bantuan, ttp  jg turut aktif mengontrol & mengintervensi pasar bebas dlm batas tertentu.
Pemberdayaan dlm arti utuh memerlukan sentuhan sistematika & menyeluruh, tdk hanya memberi bantuan material ttp  jg pengetahuan & ketrampilan. Tidak hanya memperbaiki teknologi produksi, ttp  jg memperbaiki pengolahan & mutu produk hingga melindungi pasarnya. Tdk masuk akal jk hanya mmbantu pendudk miskin mnghasilkn produksi lalu membiarkn mereka sendiri mencari pasarnya di dlm & di luar negeri. Pd tahap awal pemerintah perlu berperan dlm mendampingi hingga mampu berdiri sendiri. Kebijakan demokrasi sosial ini tampaknya lebih tepat diterapkan di Indonesia, termasuk di beberapa daerah di NTT, tetapi memerlukan komitmen pemerintah, pelaku pembangunan & pelaku perdagangan di daerah yang memihak pd pemberdayaan penduduk miskin. Jika tdk ada intervensi pasar guna melindungi penduduk miskin, maka para kapitalis akn tetap “menelan” mereka yg miskin tanpa pernah keluar dari lingkaran kemiskinannya. Upah rendah akn tetap berlaku & pengangguran tak pernah terselesaikan. Akibatnya, kesenjangan antara kaya & miskin makin besar &hal ini merupakah benih konflik laten (latent conflict) yg berpotensi menimbulkan konflik sosial yg nyata (manifest conflict).

Rupiah di Centi meter Pekarangan: Pandemi Covid-19

““REVOLUSI PEKARANGAN DI KAB. LEMBATA”
oleh
Afro BeniMaking

Email. Ili.Mardianus@yahoo.com/Tlp.WA.082144545304

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1). Dengan demikian dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya otonomi yang dimiliki Desa. Artinya desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakatnya sendiri, dengan demikian desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam menyelanggarakan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah. Merujuk pada pemikiran semacam itu maka pemikiran yang menjadi landasan dalam pengaturan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi. Dalam konteks demikian maka pengembangan otonomi asli desa memiliki landasan, visi dan misi yang kuat dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi dan optimalisasi otonomi daerah.
Pembangunan sektor-sektor perdesaan (= tradisional; agrokompleks) dapat mendorong pertumbuhan sektor industri melalui penyediaan bahan pangan yang cukup, tenaga kerja, pemanfaatan sumberdaya lahan dan modal. Peningkatan produktivitas sektor-sektor perdesaan dapat memberikan rangsangan bagi pengembangan produksi bahan pangan. Pembangunan Desa hingga saat ini telah membuktikan bahwa kebutuhan sumberdaya alam semakin banyak dan senantiasa menghadapi berbagai kendala yang semakin serius, terutama di kawasan lahan kering. Dalam kondisi seperti ini mutlak diperlukan penajaman prioritas pemanfaatan sumber daya alam dan pembinaan wilayah dengan melibatkan secara penuh segenap warga setempat. Salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh wilayah lahan kering pada umumnya adalah terbatasnya alternatif kesempatan kerja di sektor pertanian pada musim kemarau, sehingga pertambahan penduduk senantiasa akan diikuti oleh meningkatnya tekanan atas sumber daya lahan. Khususnya di daerah pedesaan ditemukan 90% dari total keluarga adalah merupakan keluarga tani, dengan 98% dari keluarga tani mengusahakan ladang dan 92% mengusahakan tegalan, sementara mengusahakan pekarangan hampir tidak ditemuan. Kondisi seperti ini memaksa kita semua untuk senantiasa mencari alternatif-alternatif khusus bagi pembangunan wilayah lahan kering pedesaan yang mampu memenuhi segenap kebutuhan dasar bagi kehidupan segenap warganya dan sekaligus tambahan pendapatan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu kegiatan pokok usaha pertanian di pedesaan yang belum terpikirkan adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lahan (pekarangan). Pengelolaan sumberdaya lahan pekarangan secara rasional, disamping perlu mempertimbangkan faktor-faktor sosial-ekonomi dan budaya, maka juga harus tetap memperhatikan potensi sumberdaya lahan itu sendiri atau zone agro-ekologi sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan (sustainable) yang pada gilirannya akan bermuara pada sasaran akhir yaitu peningkatan penghasilan warga masyarakat desa.
Sementara itu tantangan penyediaan pangan semakin hari semakin berat. Perubahan iklim yang berdampak pada penurunan hasil panen petani ladang. Hal ini berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan dan rendahnya ketahanan pangan serta masih banyak dampak negatif lainnya. Pertanyaannya adalah begitu pentingkah kita memeras pikiran dan tenaga untuk ketahanan pangan ini ?.

Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk Lembata sebesar 134.573 ribu jiwa dengan kepadatan penduduk 106 Km2 (Kabupaten Lembata Dalam Angka, 2017). Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,82 % per tahun dan dianggap tetap, maka pada tahun 2020 nanti jumlah penduduk Lembata diperkirakan 144.644 ribu jiwa. Pemikiran yang dibangun oleh Sastrosoedarjo dan Juwita (1996) memperkirakan bahwa konsumsi kalori per kapita pada tahun 2000 sebesar 2100,53 g kalori/kapita/hari, sedangkan konsumsi pangan setara beras mencapai 120 kg beras/kapita/tahun. Perkiraan ini jauh lebih tinggi dari rata-rata konsumsi beras per kapita sesungguhnya yaitu sebesar 200 g/kapita/hari. Dengan konsumsi per kapita per hari 200 g maka kebutuhan bahan pangan (setara beras) per hari sebesar 40.700 ton atau sebesar 14,86 juta ton per tahun. Jika asumsi konsumsi pangan setara beras per tahun tetap, maka pada tahun 2020 nanti kebutuhan pangan setara beras mencapai 53.320 ton/hari atau sebesar 19,46 juta ton per tahun. Jika produksi lahan sebesar 2 ton beras/ha, maka kebutuhan pangan setara beras pada tahun 2020 nanti harus dipenuhi dari luasan panen sekitar 9,73 juta ha.

Pertanyaan berikutnya mampukah kita menyediakan kebutuhan pangan pada tahun 2020 nanti hanya dengan mengandalkan lahan subur yang ada ?. Data menunjukkan bahwa gambaran Indonesia telah berswasembada beras sejak tahun 1985 tinggal menjadi kenangan, karena kenyataannya sejak krisis ekonomi melanda Indonesia impor beras dari negara tetangga semakin meningkat. Perubahan iklim (curah hujan) yang sering mengakibatkan penurunan kualitas lahan dan produksi hasil pertanian serta lingkungan bukan hanya tanggung jawab petani, tetapi juga tanggung jawab pemerintah baik desa, daerah dan pusat yang mendapat masukan berupa rekomendasi dari para ahli.

Dalam rangka menekan dampak negatif daripada perubahan iklim tersebut di atas, maka sektor-sektor kerakyatan (tradisional dan pedesaan) harus menjadi kuat, dan untuk itu sangatlah dibutuhkan pemerintahan yang kuat. Hal ini berarti pemerintah perlu menyusun rencana yang rasional, dan mempunyai daya gerak fasilitatif yang kuat untuk pelaksanaannya. Dalam hubungan ini sangat diperlukan situasi stabil yang dinamis untuk berlangsungnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada tahap awal campur tangan pemerintah cukup besar sehingga terlihat seperti otoriter. Tetapi sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, desa akan menjadi semakin lebih demokratis. Oleh karena itu pengelolaan lahan kering secara tepat, yang mengarah pada peningkatan produksi berkesinambungan mutlak diperlukan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah petani di lahan kering adalah mengembangkan teknologi usahatani berbasis pekarangan baik musim hujan dan musim kemarau yang sesuai dengan kondisi setempat. Salah satu strategi yang dianggap berhasil dalam mendongkarak pemenuhan kebutuhan pangan dan pendapatan rumah tangga adalah Gerakan “Revolusi Pekarangan” dengan prinsip SETIAP CENTI METER ADALAH RUPIAH.

Berpikir dan bertindak kreatif dewasa ini menjadi hal yang tidak diperbantahkan, bahkan menjadi kompetensi terdepan dalam segala aspek kehidupan yang semakin maju. Demikian pula, dalam pembangunan pertanian diperlukan pendekatan inovasi agribisnis yang kreatif. “Revolusi Pekarangan” (RP) adalah suatu gerakan untuk medukung tersedianya sumber protein hewani dan nabati, sumber pendapatan dan pengentasan kemiskinan, dengan pendekatan integrasi ayam buras/kampung dengan tanaman holtikultura.

Mengingat pertanian adalah salah satu sektor strategis, terutama sebagai penyedia pangan, papan, sandang, dan energi bagi masyarakat. Demikian pula, dibidang pertanian khususnya kontribusi pemanfaatan lahan pekarangan diperlukan pola pikir dan budaya yang kreatif. Jika kita telisik hampir semua tempat di daerah pedesaan dapat dijumpai adanya pekarangan, dan pekarangan merupakan agroekosistem yang sangat baik serta mempunyai potensi yang tidak kecil dalam mencukupi kebutuhan hidup masyarakat atau pemiliknya, bahkan kalau dikembangkan secara baik akan dapat bermanfaat lebih jauh lagi, seperti pendapatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat sekitar, pemenuhan kebutuhan pasar bahkan memenuhi kebutuhan nasional. Pemanfaatan lahan pekarangan yang berada di sekitar rumah tersebut dapat memberi tambahan hasil berupa bahan pangan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bunga-bungaan, rempah-rempah, obat-obatan dan ternak. Namun demikian, sampai pada titik ini pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pendapatan jangka pendek pada umumnya masih belum optimal disebabkan belum diketahui begaimana pemanfataan pekarangan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dapat dilakukan dengan gerakan “Revolusi Pekarangan” berbasis Ayam Kampung/Buras terintegrasi Tanaman Holtikultura.

Jika dirunut ke belakang, sebetulnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan pangan (nutrisi) serta pendapatan. Pemanfaatan pekarang sudah dilalukan sejal lama terbukti hampir ditemui setiap pekarangan rumah tangga di pedesaan terdapat tanaman marungge, jeruk, mangga, kelapa, pepaya dan tanaman lainnya serta ayam kampung. Namun demikian, dalam pengertian sebuah program yang terencana dengan insiasi pemerintah mungkin belum banyak dilakukan dan atau jika pernah ada suda lama tidak dilakukan. Pemanfaatan lahan pekarangan diatikan sebagai upaya pengelolaan pekarangan melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman dan ternak, sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam secara terus menerus, guna pemenuhan gizi dan pendapatan tunai keluarga.

Gema pemanfaatan pekarangan kembali menguat pada tahun 2010 yaitu saat Kementrerian Peranian RI menggalakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Gerakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan P2KP berbasis sumber daya lokal (BKPD Jabar, 2011). Selanjutnya untuk mendukung P2KP, melaui Direktorat Jenderal Holtikultura dilaksanakan Gerakan Perempuan Untuk Optimalisasi Pekarangan (GPOP). Tujuan gerakan ini lebih difokuskan untuk perempuan melalui oplimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan komoditi utama adalah cabai keriting, cabai rawit, sayuran, tanaman obat dan tanaman hias.

Model Pendekatan “Revolusi Pekarangan

Tanaman Holtikuktura_Pola “Revolusi Pekarangan” umumnya berupa campuran (multi komoditas). Tentu saja dalam pemilihan komoditas setiap rumah tangga akan mempertimbangkan tujuan utama penanaman apakah untuk sekedar memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, untuk komersial, konservasi dan sebagainya. Namun demikian untuk optimalisasi “Revolusi Pekarangan” disesuaikan dengan kondisi pekarangan. Dalam hal ini pemilikan komoditas, pola budidaya maupun tata letak sangat penting. Secara umum, pola pertanian dalam “Revolusi Pekarangan” dapat menggunakan pola horisontal (terutama yang luas), pola vertikal, menggunakan polibag, maupun pot. Disamping itu pekarangan dapat dijadikan untuk memelihara ternak (ayam buras/kampung).

Ayam Buras/kampung-Pada sistem produksi pedesaan, kaum perempuan memainkan peranan penting dalam pemeliharaan ayam buras/kampung, karena banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan seperti memberi makan, menjual ayam, pengambil keputusan penjualan ayam, pengambil keputusan melakukan vaksinasi, pengambil keputusan untuk memotong ayam, mengkonsumsi daging dan telur. Aktivitas tersebut dimungkinkan karena dalam pemeliharaan ayam kampung tidak dibutuhkan tenaga yang kuat dan dapat dijadikan sebagai usaha sampingan kaum wanita.

Studi yang dilakukan Atteh (1989) melaporkan bahwa di pedesaan Nigeria pemeliharaan ayam buras/kampung menjadi tanggungjawab wanita (86%) dan pria (14%). Pola pemilik ayam kampung di Gambia: wanita (47%), keluarga (38%), pria (12%) dan wanita dan anak-anaknya (3%). Data tersebut di atas membuktikan bahwa pemilikan dan pemeliharaan ayam buras/kampung di pedesaan umumnya dilakukan oleh kaum wanita dan dibantu anak-anaknya.

Pada usaha ekstensif tradisional yang ada selama ini terjadi ditingkat pedesaan, pada umumnya peternak memelihara ayam buras/kampungsemua jenis umur untuk menghasilkan produk berupa ayam potong dan telur untuk dipasarkan. Hal ini merupakan salah satu titik lemah usaha peternakan ayam buras/kampung yang belum intensif. Ayam yang dipelihara untuk menghasilkan telur berproduksi rendah karena tidak diseleksi secara ketat untuk produksi telur. Hal yang sama, ketika telur menetas mempunyai laju pertumbuhan yang sangat lambat karena indukan tidak diseleksi untuk mempunyai laju pertumbuhan yang lebih cepat sehingga sebagai ayam potong juga berproduksi rendah. Di samping itu, pemberian pakan belum diatur sesuai dengan kebutuhan ayamnya. Nampak jelas bahwa walaupun beternak ayam buras/kampung tidaklah membutuhkan teknologi yang tinggi dan kompleks, namun efesiensi yang tinggi nampaknya dibutuhkan aplikasi teknologi pada setiap tingkatan produksi. Hal ini nampaknya sulit dilakukan oleh peternak, baik karena keterbatasan skala pemliharaan, keterampilan dan modal.

Metode pendekatan yang umum digunakan untuk meningkatkan produktivitas ayam buras/kampung dan pendapatan peternak adalah melalui intensifikasi pemeliharaan ayam buras/kampung berbasis pekarangan. Pada sistem peternakan yang lebih intensif peternak didorong untuk menjadi spesialis untuk produksi tertentu yang diikuti oleh aplikasi teknologi pada setiap proses produksi dan dengan skala usaha yang memungkinkan peternak menggantungkan pendapatan ekonominya dari keuntungan pemeliharaan ayam buras/kampung. Hal ini telah terbukti efisien dalam pengembangan usaha ayam buras/kampung di seluruh Indonesia. Perkembangan intensifikasi ayam buras/kampung di daerah-daerah di Jawa seperti di Ciamis terjadi karena peternak tidak terlepas dari upaya pembinaan terhadap spesialisai produksi yaitu produksi DOC, peternak pembesaran, peternak yang memelihara ayam untuk produksi telur dan adanya pabrik pakan untuk menjamin ketersediaan pakan berkualitas.

Dalam kerangka intensifikasi pemeliharaan ayam buras/kampung skala pekarangan, model pendekatan di atas dapat diterapkan, pengembangan ayam buras/kampung secara menyeluruh dikembangkan melalui pembinaan rumah tangga produksi yang berhubungan satu sama lainnya dengan berbagai produk yang dapat dipasarkan.

Manfaat Ekonomi jangka Pendek “Revolusi Pekarangan

Penerimaan merupakan hasil yang diperoleh petani dari usahatani lahan pekarangan baik berupa komoditi yang dijual maupun komoditi yang dikonsumsi. Penerimaan yang diperoleh petani dari usahatani lahan pekarangan merupakan penerimaan sampingan dari pekerjaan utama mereka. Usahatani lahan pekarangan merupakan kegiatan yang positif bagi ibu rumah tangga seperti bercocok tanam tanaman dan memelihara ternak ayam buras/kampung yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarganya. Hasil dari pemanfaatan lahan pekarangan sebagian besar dimanfaatkan petani untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga sehingga mengurangi beban pengeluaran untuk belanja konsumsi sayur-sayuran, daging dan telur sehari-hari, namun dapat pula sebagian hasil panennya dikonsumsi dan lebihnya dijual di warung/kios dan pasar terdekat. Selain itu petani juga yang menjual hasil usahataninya ke pedagang pengumpul yang menjemput ke lahan mereka untuk dijual ke pasar. Beberapa demoplot yang dilakukan di pulau Timor dengan iklim yang tidak berbeda jauh dengan Pulau Lembata, oleh Relawan Sarjana Membangun Desa-Wirausaha Pendamping (SMD-WP NTT), petani memperoleh penghasilan tambahan dari usahatani lahan pekarangan (aneka tanaman Kangkung, Timun, Bayam, Kacang Panjang, Paria, Jagung manis, Tomat dan Terung) rata-rata adalah sebesar Rp. 1.722.950/Periode tanam. Adapula manfaatan tidak tunai dari “Revolusi Pekarangan” yang artinya hasil panen dari usahatani lahan pekarangan tidak hanya berupa uang dan jika diuangkan akan sejumlah nominal yang diuraikan diatas. Manfaat tidak tunai tersebut adalah hasil usahatani lahan pekarangan lebih besar dimanfaatkan petani untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari rumah tangga sehingga dapat menekan pengeluaran belanja. Rata-rata pendapatan yang merupakan manfaat tidak tunai adalah berkisar Rp.12.500 hingga ± Rp.27.000. Artinya dari hasil panen usahatani, petani tidak lagi membeli sayuran dan telur ayam untuk konsumsi rumah tangga sehari-hari untuk beberapa hari kedepan dan pengeluaran yang seharusnya digunakan untuk belanja kebutuhan dapat ditabung petani untuk keperluan lainnya seperti kebutuhan sekolah anak dan belanja lainnya. Manfaat lain dari adanya pemanfaatan lahan pekarangan ini adalah kegiatan ini bukan hanya untuk menambah pendapatan semata atau bersifat komersil namun untuk mengisi kegiatan yang positif dengan berusahatani, menciptakan keterampilan baru dalam bercocok tanam bagi petani serta dapat memperindah pekarangan rumah dan memeperkenalkan anak-anak akan budaya tani sejak dini. Dari sisi manfaat tanaman holtikultura, manfaat ternak pekarangan telah terbukti pada Demoplot yang dilakukan oleh Sarjana Membangun Desa-Wirausaha Pendamping (SMD-WP NTT) pemeliharaan ayam buras/kampung petelur sebanyak 10-15 ekor per rumahtangga dapat menyuplai daging dan telur sebagai bahan pangan sumber protein hewani anggota keluarga. Ketua Asosiasi SMD-WP NTT, Mardianus Epafroditus Ili, S.Pt., M.Si, menyarankan gerakan “Revolusi Pekarangan”  dapat dikembangkan diwilayah Lembata berbasis ayam kampung jika dengan populasi dasar 10 ekor ayam betina dan 1 ekor jantan. Setiap induk menghasilkan telur rata-rata 50 butir/ekor/tahun (ini adalah asumsi produksi rendah), maka dalam satu tahun dihasilkan 500 butir telur. Adapun rasio pemanfaatan telur adalah sebagai berikut: 250 telur ditetaskan (50%), 150 telur dikonsumsi (sumber protein hewani) (30%) dan 100 telur dijual (20%). Bila diasumsikan daya tetas sebesar 80% maka didapatkan 200 ekor anak ayam umur sehari (DOC, day old chick). Bila angka mortalitas (kematian) 40% pada ayam umur di bawah delapan minggu dan 16% pada ayam dara (di atas delapan minggu), maka didapatkan 96 ekor ayam dara. Sebanyak 24 ekor ayam dipotong untuk dimakan, 24 ekor dijual dan 48 ekor akan dijadikan induk (breed stock). Ini berarti dalam waktu satu tahun untuk setiap 10 ekor induk akan menghasilkan 48 ekor ayam betina calon induk baru per tahun, sehingga total jumlah induk betina adalah 58 ekor, meningkat 5,8 kali dari populasi dasar. Selain itu, petani juga mendapatkan uang tunai sebanyak Rp. 670.000, mengkonsumsi 150 butir telur dan 24 ekor ayam pada tahun pertama, dan meningkat 5,8 kali pada tahun berikutnya.

Apabila ayam buras/kampung dipelihara dengan baik, maka ayam buras/kampung akan memainkan peranan penting sebagai sumber protein hewani (daging dan telur) dan sebagai sumber pendapatan bagi rumah tangga, sehingga kasus malnutrisi dapat diatasi secara sistematis. Oleh karena itu, program “Revolusi Pekarangan” layak ditimbang sebagai sebuah solusi praktis dalam mengatasi kasus gizi buruk, efektif dalam pengentasan kemiskinan dan menjaga ketahanan pangan pada tingkat rumahtangga dan tambahan pendapatan.

Sasaran “Revolusi Pekarangan”

“Revolusi Pekarangan” diharapkan menyediakan jalan pintas memecahkan berbagai permasalahan pengembangan peternakan ayam buras/kampung di pedesaan dan berperan sebesar-besarnya bagi kejahteraan masyarakat dengan menyediakan model (contoh) pengembangan peternakan ayam buras/kampung terpadu. Untuk dapat sebesar-besarnya mendukung pengembangan ayam buras/kampung di wilayah pedesaan tersebut akan berperan sebagai :

Model Pengembangan “Revolusi Pekarangan” berbasis Ayam Buras/kampung terintegrasi tanaman Holtikultura

Kegagalan kita dalam mengakselerasi pengembangan “Revolusi Pekarangan” berbasis ternak ayam buras/kampung terintegrasi tanaman holtikultura mungkin sebagian besar disebabkan oleh absennya model (contoh) pengembangan. Dengan demikian jika wilayah ini dapat dikembangkan menjadi model “Revolusi Pekarangan” secara efisien dengan aplikasi teknologi yang dikembangkan secara lokal berdasarkan kearifan dan potensi lokal maka akan dapat dijadikan model. Dengan adanya model diharapkan akan dapat mengakselerasi pengembangan “Revolusi Pekarangan” karena dengan mudah dapat diduplikasi ke daerah lainnya. Keberadaan model ini juga akan mendorong industrialisasi rumah rangga menengah serta meningkatkan minat angkatan muda untuk menjalankan usaha tani.

Pusat Pengembangan dan Pemasok Bibit Ayam Buras/kampung Terbaik.

“Revolusi Pekarangan” akan dikembangkan sebagai pusat pembibitan (breeding centre) ternak ayam buras/kampung terintegrasi tanaman holtikultura bekerjasama dengan berbagai pusat pembibitan milik pemerintah daerah. Berbagai pusat pembibitan terutama ternak ayam buras/kampung milik pemerintah daerah hingga saat ini belum optimal dalam menghasilkan bibit ternak ayam buras/kampung terbaik yang dibutuhkan dalam upaya mencegah penurunan dan atau meningkatkan mutu. Dengan skema kegiatan jangka panjang dan pelaksanaan recording dan seleksi yang ketat, ditunjang aplikasi teknologi reproduksi maka diharapkan akan dihasilkan bibit ayam buras/kampung terbaik yang dapat disebarluaskan pada masyarakat untuk memperbaiki mutu genetik ternak ayam buras/kampung.

Pusat Pembelajaran dan Inkubator Agribisnis bagi Siswa/Mahasiswa, Aparat dan Peternak

Sekali bangun pertanian terpadu dapat diwujudkan di kecamatan ile ape dan ile ape timur maka seterusnya dapat dijadikan object pembelajaran bagi siswa/mahasiswa maupun masyarakat. Efesiensi pembelajaran dapat dijamin tinggi karena langsung terlibat dalam kegiatan rutin pengelolaan pertanian terpadu baik on-farm maupun off-farm termasuk model kemitraan dengan masyarakat petani peternak. Hal ini akan meningkatkan hard dan soft skill siswa/mahasiswa dan petani tentang peluang, tantangan serta inovasi teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan sistem peternakan ayam buras/kampung terpadu pada lahan kering. Dengan pelatihan dan keterlibatan langsung dalam setiap tahapan proses pengelolaan peternakan ayam buras/kampung terpadu maka akan lahir wirausahawan-wirausahawan baru dibidang pertanian terutama para pemuda dan sarjana baru bidang pertanian.


Wahana Wisata Peternakan-Pertanian Terpadu

Bangun sistem peternakan terpadu terintegrasi yang produktif dan efisien dapat dijadikan wahana wisata bagi anak-anak sekolah, remaja dan masyarakat pada umumnya yang sekaligus menimbulkan pemahaman dan kecintaan akan bertani dan beternak sebagai pekerjaan utama masyarakat
Secara umum proses “Revolusi Pekarangan” akan menuju pada transformasi perekonomian. Dalam mencapai tujuan diatas terdapat beberapa strategi pendekatan pembangunan pertanian berbasis pekarangan, Pertama, membiarkan kekuatan-kekuatan ekonomi pasar menentukan arah pembangunan. Peranan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah menciptakan pasar yang dapat berfungsi dengan efisien. Kedua, gerakan “Revolusi Pekarangan” dengan menekankan perlunya keterlibatan pemerintah. Keterlibatan pemerintah diperlukan sejak dari perencanan stategis sampai pada implementasinya. Strategi kedua ini mencerminkan bahwa tujuan gerkan “Revolusi Pekarangan” dapat dicapai melalui interaksi berbagai elemen-elemen (a) investasi yan besar di pembanguna sumber daya manusia, terutama di pedesaan, (b) penciptaan struktur organisasi perdesaan yang mampu memberikan layanan pada petani sekaliigus sebagai saranan penyampaian aspirasi petani dan (c) investasi yang besar pada perubahan teknologi yang sesuai bagi petani pekarangan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas lahan pekarangan dan pendapatan masyarakat desa secara simultan. Strategi ketiga, intervensi kebijakan pemerintah mungkin diperlukan untk mempengaruhi hasil akhir, namun intervensi tersebut memanfaatkan pasar dan sektor private sebagai kendaraannya. Strategi ketiga ini di ambil dengan kesadaran bahwa ada ”kegagalan pasar” di samping juga ada ”kegagalan pemerintah” dalam implementasi aktivitas-aktivitas ekonomi.(*).

AYAM KUB MAMPU MENGUSIR PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI DESA

BETERNAK AYAM BURAS/KAMPUNG (KUB) MENGURANGI PENGANGURAN DAN KEMISKINAN DI DESA

Masyarakat pedesaan secara tidak proporsional dibebani oleh dampak pengangguran dan kemiskinan. Kemiskinan membatasi kemampuan komunitas pedesaan untuk berinvestasi dalam pengembangan komunitas mereka sendiri. Para pemimpin dunia, melalui PBB, telah menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama, sebagaimana dibuktikan dengan penunjukannya sebagai yang pertama dari Tujuan Pembangunan Milenium (Perserikatan Bangsa-Bangsa (a), 2010: 1). Kegiatan terkait pertanian diketahui menyediakan sekitar 70% lapangan kerja di daerah pedesaan di negara berkembang (Bank Dunia, 2013). Meskipun demikian kemiskinan masih sebagian besar terkonsentrasi di daerah pedesaan dan ini kemungkinan besar akan tetap menjadi kasus untuk beberapa dekade mendatang (United Nations Water Assessment Programme, 2014: 62).

Peternakan ayam Buras/Kampung yang berkelanjutan membutuhkan pengetahuan, tetapi ini adalah keterampilan yang relatif tidak rumit yang dapat diajarkan kepada individu pedesaan yang memiliki sedikit atau tidak ada pendidikan formal. Mayoritas individu pedesaan memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan ayam kampung dalam skala luas karena merupakan praktik umum bagi sebagian besar masyarakat pedesaan untuk memelihara beberapa ayam  berlarian di halaman belakang rumah mereka. Tujuannya adalah untuk membuat peternak di pedesaan memelihara ayam  kampung dalam skala semi-intensif sehingga mereka bisa mendapatkan uang dan juga melengkapi kebutuhan makanan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan standar hidup mereka.

#Kenapa beternak ayam kampung?====

Erasmus (2011: 11) dan SAPA (2012: 10) menunjukkan beberapa alasan mengapa peternakan ayam kampung dianggap sebagai cara cepat dalam upaya mengentaskan kemiskinan pedesaan:

  1. Ini adalah jenis usaha yang sebagian besar orang pedesaan telah memiliki pengetahuan.
  2. Diperlukan waktu yang sangat singkat mulai dari saat dimulainya usaha hingga saat petani mampu menjual beberapa hasil panen. Ayam kampung  pedaging dapat dijual untuk daging setelah enam minggu jika dipelihara dalam kondisi optimal.
  3. Modal yang relatif kecil diperlukan untuk memulai dibandingkan dengan pemeliharaan ternak lainnya, misalnya. Sedikitnya 50 unggas dapat secara signifikan mengubah mata pencaharian penduduk pedesaan yang miskin.
  4. Tidak diperlukan tenaga kerja upahan untuk usaha seperti itu. Tenaga kerja keluarga biasanya cukup.
  5. Ketua Asosiasi SMD NTT melaporkan, ayam kampung mengkonsumsi 3 kg pakan berbasis biji-bijian diperlukan untuk menghasilkan 1 kg berat hidup karena ayam kampung  tidak makan banyak makanan.
  6. Produksi ayam kampung terus menunjukkan tren yang meningkat secara lokal dan internasional, mengungguli sumber protein lain, seperti daging sapi dan babi.

Pentingnya sosial ekonomi keluarga peternakan ayam kampung

Dimungkinkan untuk memberantas gizi buruk di daerah pedesaan dengan mendorong masyarakat pedesaan untuk memelihara beberapa ayam kampung petelur untuk rumah tangga mereka. Selusin ayam kampung yang dipelihara mampu menghasilkan 11 telur sehari. Keluarga dapat dengan mudah mengelola usaha seperti itu. Ini akan melengkapi kebutuhan pangan keluarga yang diperlukan dan pada saat yang sama telur tambahan dapat dijual untuk memberikan penghasilan tambahan yang sangat dibutuhkan (Ili, 2012).
#Mari Menghadirkan Ayam Kampung Unggul Balitbangtan di selah aktivitas harian kita.
#Salam Peternak KUB.

Karena Ulah Wisatawan, Situs Warisan Dunia UNESCO ini Terancam Bahaya

Tempat wisata selalu dikunjungi banyak orang dari berbagai kalangan, apalagi jika tempat wisata tersebut sangat populer.

Kadang wisatawan yang berkunjung, memiliki sikap yang tidak sopan dan meresahkan.

Banyak tempat wisata populer dunia rusak karena kelakuan wisatawan yang berkunjung.

Sebut saja Maya Bay di Thailand yang ditutup karena terumbu karang yang rusak akibat dari pariwisata.
Atau turis yang merusak formasi tanah berusia 40 juta tahun di China.

Turis yang seharusnya menjadi pendorong ekonomi wisata, justru merusak tempat wisata yang ada di sana.
Maya Bay
Maya Bay (CNN)

Satu yang saat ini tengah menjadi sorotan adalah kerusakan Situs Warisan Dunia UNESCO di Inggris.

Sekitar lima juta pengunjung mengunjungi taman ini setiap tahunnya.

The Royal Parks, yang mengelola objek wisata itu, mengatakan orang-orang yang memanjat melewati anjungan yang dekat dengan patung Jenderal James Wolfe telah menciptakan kerusakan.

Para pemburu foto ini juga menghancurkan padang rumput yang langka, yang merupakan habitat berharga bagi kupu-kupu seperti meadow brown dan small coppe, serta lebah.

Badan amal Royal Parks kini telah diberi hibah lebih dari 4,5 juta pounsterling oleh National Heritage Lottery Heritage Fund dan Dana Komunitas untuk memulihkan Situs Warisan Dunia itu.
Dana itu juga digunakan untuk menanam kembali pohon di Greenwich Park dengan desain Baroque asli yang dibuat oleh Raja Charles II, menanam semak belukar untuk burung bersarang dan memulihkan area besar taman menjadi tanah padang rumput.

Jane Pelly, kepala lansekap untuk Royal Parks, mengatakan: ‘Greenwich Park mungkin menawarkan pemandangan terbaik di London.

“Tetapi dalam beberapa kasus orang bisa memiliki obsesi untuk mengambil gambar yang sempurna, sehingga mereka tidak melihat di mana mereka berdiri, menginjak-injak padang rumput dan pergi melewati penghalang untuk mendapatkan pemandangan terbaik dari tepi.”

Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul Karena Ulah Wisatawan, Situs Warisan Dunia UNESCO ini Terancam Bahaya, https://manado.tribunnews.com/2020/03/30/karena-ulah-wisatawan-situs-warisan-dunia-unesco-ini-terancam-bahaya.

Editor: Ventrico Nonutu

 

https://manado.tribunnews.com/2020/03/30/karena-ulah-wisatawan-situs-warisan-dunia-unesco-ini-terancam-bahaya

BUMDes Lontar Sewu Sulap Tanah Lapang Jadi Edu Wisata

GRESIK – Geliat ekonomi perdesaan makin terlihat, salah satunya di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dengan pengelolaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lontar Sewu, lapangan yang tidak berfungsi disulap menjadi Edu Wisata, sehingga memiliki nilai ekonomi dan edukasi. BUMDes Lontar Sewu berdiri sejak tahun 2017, dan mulai mengelola Edu Wisata Lontar Sewu pada tahun 2019. Dalam pengelolaannya, BUMDes Lontar Sewu tidak sendirian. Edu Wisata Lontar Sewu di atas lahan seluas 6000 meter persegi tersebut dikelola dengan model kemitraan yang ditawarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kemendes PDTT melalui Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED) merupakan program atau kegiatan fasilitasi yang dilakukan untuk mendorong pengembangan produk unggulan desa melalui kemitraan antara KUEMD termasuk koperasi, lembaga ekonomi desa (BUMDes), dan Pelaku Bisnis Profesional melalui konsep kemitraan yang dikenal dengan konsep kerjasama Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat (Public-Private-People-Partnership).

Melalui Program PIID-PEL terbentuklah pelaku kemitraan pengelola Edu Wisata Lontar Sewu. BUMDes Lontar Sewu sebagai pengelola Edu Wisata Lontar Sewu yang terdiri dari unit usaha parkir, tiket masuk, wahana bermain anak, kios103, gazebo, dan café.

KUB Lontar Agung, dan KUB Mahkota Siwalan, sebagai penyedia bahan baku legen dan siwalan. Wahana Kreatif sebagai pelaku bisnis professional (off taker), dan Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) FEB Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai inkubator yang tugasnya memberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM.

Berawal dari hasil musyawarah desa yang dilakukan pada tahun 2013, dengan melihat potensi Desa Hendrosari yaitu ditumbuhi lebih dari 3.600 pohon lontar dan ada 119 petani pohon lontar yang tergabung dalam Ikatan Petani Pengusaha Legen Hendrosari (IPPLH) akhirnya diputuskan untuk menjadikan Desa Hendrosari menjadi desa wisata.

Desa dengan luas wilayah 192 Ha ini sebagian besar lahannya dipakai untuk lahan pertanian pohon siwalan (lontar), dan dimanfaatkan oleh sebagian besar warga desa sebagai mata pencaharian legen. Dari 3600 pohon lontar, masih terdapat 1.387 pohon yang dapat menghasilkan legen dan buah siwalan. Setiap tahunnya para penderes pohon lontar dapat mengambil 868.700 liter legen dari 792 pohon lontar penghasil legen dan menghasilkan buah siwalan sebanyak 17.850 bungkus (@10 buah) dari 595 pohon penghasil buah siwalan. Hasil dari seluruh legen dan buah siwalan tersebut ditampung oleh Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (KUEMDes) yang tergabung dalam KUB Lontar Agung dan KUB Mahkota Siwalan.

KUEMDes bekerjasama dengan BUMDes Lontar Sewu mengembangkan olahan-olahan dari bahan dasar legen dan buah siwalan. Hasil produksi olahannya berupa, sari legen, legen buah naga, saus legen, permen legen, brownis siwalan, kopi siwalan, dawet siwalan.

Potensi sumber daya alam yang saat ini sudah dikelola oleh BUMDes berupa olahan dari bahan baku pohon lontar dipadukan dengan pemanfaatan lahan yang ada di Desa Hendrosari dengan membuat konsep Edu Wisata.

Nilai lebih Edu Wisata Lontar Sewu yang ditawarkan di antaranya, akses jalan yang mudah dijangkau, tempat wisata yang alami, terdapat pembelajaran (edukasi) pelestarian pohon lontar mulai dari pembenihan, penanaman, proses produksi alamiah nira dan siwalan, jembatan sarana swa foto, wahana flying fox, arena bermain anak-anak, café lontar sebagai wahan kuliner olahan BUMDes, gazebo, Kios BUMDes.

Perjalanan panjang menuju terwujudnya desa wisata akhirnya dapat terlaksana pada tahun 2018. Pada tahun 2019 Pemerintah Desa Hendrosari menganggarkan dana desa sebesar Rp300.000.000 untuk menunjang peningkatan desa wisata. Pada tahun yang sama, Desa Hendrosari mendapatkan dana sebesar Rp1.311.597.750 melalui PIID-PEL dari Kemendes PDTT.

Dari pengembangan Edu Wisata lontar sewu tersebut mampu menyerap tenaga kerja dan terjadi peningkatan jumlah orang yang bekerja secara langsung, dari delapan orang menjadi 103 orang dengan tingkat pendapatan Rp1,5-2 juta/orang/bulan. Para pekerja pengelola edu wisata diutamakan dari keluarga miskin yang belum memiliki pekerjaan tetap atau berpendapatan rendah.

Meningkatkan pendapatan bagi 119 petani siwalan dari semula Rp100 ribu/hari menjadi sebesar Rp300 ribu/ari dari hasil penjualan legen ke BUMDes.

Jumlah keluarga miskin di Desa Hendrosari, telah berkurang dari 114 Keluarga menjadi 88 Keluarga. Secara bertahap jumlah keluarga miskin akan terus berkurang seiring dengan
perkembangan usaha pariwisata.

Dari segi jumlah pengunjung pun meningkat, yang sebelumnya 100 orang pengunjung, menjadi 3000 orang saat akhir pekan, dan 300-400 orang di hari biasa.

Omzet dari pengelolaan Edu Wisata mencapai Rp32 juta pada akhir pekan, dan Rp10 juta pada hari biasa, yang sebelumnya kurang dari Rp5 juta/hari. Dengan pembagian hasil 25% PADes, 25% pengurus, 50% pengelolaan BUMDes.

Kedepannya diharapkan dengan bantuan program PIID PEL ini, kesejahteraan ekonomi masyarakat bisa meningkat. Pengelolaan edu wisata yang berbasis pada keunikan dan kekhasan lokal seperti di Desa Hendrosari, dengan potensi pohon siwalan ini sangat efektif untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Direktur BUMDes Lontar Sewu, Aristoteles mengatakan, prinsipnya dalam mengembangkan BUMDes tak hanya bagaimana BUMDes dapat meningkatkan omzet dan PADes. Menurutnya prinsip utamanya adalah bagaimana BUMDes dapat memberikan dampak kepada aktivitas ekonomi masyarakat.

“Sejak berdirinya edu wisata ini, masyarakat memiliki ragam usaha tambahan, adanya kios-kios, produk-produk hasil masyarakat juga bisa dipasarkan melalui BUMDes, intinya ada aktivitas ekonomi, selain itu masyarakat juga jadi punya wahana hiburan dan edukasi,” ungkapnya.

Hal tersebut sejalan dengan pesan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar yaitu untuk mendirikan BUMDes berdasarkan kebutuhan, permasalahan, dan potensi lokal desa.

“Contohnya di Desa Hendrosari ini, dengan memanfaatkan potensi tumbuhnya ribuan pohon lontar di lapangan yang tadinya tak terpakai, disulap menjadi lapangan yang bernilai fungsi berupa edu wisata,” ujar pejabat yang akrab disapa Gus Menteri ini.

 

https://jatim.sindonews.com/read/28273/1/bumdes-lontar-sewu-sulap-tanah-lapang-jadi-edu-wisata-1585544586

Ke Taman Wisata Gajah Thailand, Cari yang Ramah Satwa

TEMPO.CO, Jakarta – Di Thailand, gajah sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari warga. Bahkan sejak abad pertengahan gajah membantu masyarakat yang hidup di wilayah yang saat ini disebut Thailand. Satwa itu digunakan untuk mengangkut beban, pertanian, hingga perang. Kini untuk melihat gajah, cukup mengunjungi taman wisata gajah.

Gajah disebut sebagai Chang dalam bahasa Thailand. Warga menyukai karena kekuatan, ketangguhan, dan jinak. Namun, pada tahun 1989, karena masalah lingkungan, pemerintah penggunaan gajah. Ribuan gajah beserta mahout (pawang gajah) mereka, kehilangan pekerjaan. Karena setiap gajah makan sekitar 250kg per hari, dengan biaya £ 1.000 sebulan, satu-satunya cara untuk menjaga mereka tetap hidup adalah melalui pariwisata.

Untuk kegiatan wisata, menukil dari The Travel Magazine, Thailand memiliki 3.000 gajah piaraan, dengan lebih dari 200 pusat taman wisata gajah, yang  tersebar di seluruh Thailand. Kini, wisatawan kian sadar mengenai hak-hak satwa, termasuk gajah. Memaksa mereka terus menghibur pengunjung atau mengendarai membuat gajah lelah secara fisik dan mental. Wisatawan pun menuntut standar perawatan tinggi.

Tuntutan pelancong itupun berimbas positif. Sejumlah pusat gajah menyebut diri mereka sebagai tempat perlindungan atau konservasi, tetapi saat ini tidak ada standar yang disepakati, dan terkadang kata itu ditambahkan hanya sebagai taktik pemasaran belaka.

Asosiasi Agen Perjalanan Inggris (ABTA) mengimbau kepada wisatawan dunia, yang melancong ke berbagai negara untuk menghindari semua bentuk kontak dengan satwa, termasuk mengendarai dan memandikan mereka. Dan hanya memberi makan bila terdapat penghalang. Di Thailand tak banyak pusat gajah yang mematuhi imbauan tersebut. Berikut taman wisata atau pusat gajah, yang memperhatikan aspek perlindungan atau konservasi.

Elephants World

Butuh berkendara sekitar tiga jam ke barat dari Bangkok ke Kanchanaburi untuk mengunjungi Elephants World. Pusat gajah itu didirikan pada 2008 oleh dokter hewan Thailand dan istrinya. Mereka mulai dengan tiga ekor gajah dan sekarang memiliki 22 gajah.

Elephants World adalah situs luas yang indah, di tepi Sungai Kwai, dan perawatannya terasa menyenangkan. Memberi makan diperbolehkan di belakang penghalang, dari pedestrian yang dibangun khusus. Namun, wisatawan masih diperbolehkan memandikan gajah pada pagi hari – meskipun jumlah wisatawan sangat dibatasi.

Green Elephant Sanctuary Park

Di selatan Bangkok, di wilayah Phuket yang berpantai indah, rupanya terdapat pusat-pusat gajah yang didirikan. Mereka jadi alternatif bagi wisatawan yang bosan dengan suasana lautan dan sengatan matahari.

Kabarnya di Phuket terdapat gajah yang diikat kakinya di pinggir jalan. Tapi, Green Elephant Sanctuary Park tak melakukannya. Bahkan mereka tak mengizinkan wisatawan mengendarainya. Dan hanya kelompok besar yang boleh berkunjung ke pusat gajah tersebut.

Di Green Elephant Sanctuary Park terdapat 14 gajah, termasuk bayi gajah yang lahir di taman tersebut. Wisatawan diperkenankan memberi susu anak-anak gajah, termasuk memandikan mereka di kolam. Sayangnya, kolam pemandian gajah terlalu kecil, untuk 20 turis yang memandikan gajah.

Phang Nga Elephant Park

Sekitar dua jam di utara Bangkok terdapat Phang Nga Elephant Park atau Taman Gajah Phang Nga. Pusat gajah itu didirikan pada 2015, dan hanya memiliki sembilan gajah. Meskipun gajah di lokasi itu tak sebanyak di tempat lain, namun pemandangan hutan yang subur di sekitar Phang Nga Elephant Park, bis amembuat wisatawa betah.

Gajah-gajah itu memiliki ikatan yang kuat dengan para mahout. Tapi wisatawan bisa memberi makan mereka, dan menuntunnya menyusuri jalur-jalur yang sulit di dalam hutan. Pelesiran memasuki hutan bersama gajah ini, hanya dibatasi 18 orang. Agar perjalanan itu, jadi kesempatan untuk benar-benar dekat dan menghabiskan waktu bersama hewan-hewan besar itu. Wisatawan pun bisa memandikan mereka di kolam – yang tampaknya mengabaikan saran ABTA.

Berajak ke Chang Mai, di utara Bangkok, wilayah itu merupakan konsentrasi gajah lokal Thailand. Sesampai di Chang Mai, lanjutkan dengan berkendara selama sejam untuk mengunjungi Patara Elephant Farm. Peternakan itu fokus ke pengembangbiakan gajah, dan memiliki 44 bayi gajah yang lahir di peternakan itu.

Pat, pemilik peternakan itu, menawarkan program latihan memelihara gajah dalam sehari. Wisatawan diajarkan memandikan mereka sekaligus menungganginya, dan memberi perintah terhadap gajah-gajah itu.

 

https://travel.tempo.co/read/1325490/ke-taman-wisata-gajah-thailand-cari-yang-ramah-satwa/full&view=ok

Penutupan Wisata Candi Diperpanjang Hingga 11 April 2020

Harianjogja.com, SLEMAN – PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) memperpanjang penutupan akses bagi wisatawan baik di Candi Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, Unit Teater, maupun Pentas Ramayana. Penutupan dilakukan mulai dari tanggal 30 Maret sampai 11 April 2020.

Direktur Utama PT TWC Edy Setijono mengatakan penutupan kembali dilakukan dengan terus mengamati perkembangan kasus pandemi Covid-19 yang berada di kawasan DIY dan Jawa Tengah. PT TWC terus berkoordinasi, baik dengan stakeholder dari pemerintah daerah
maupun pemerintah pusat.

“Kami terus lakukan koordinasi serta mengamati perkembangan pandemi Covid-19 ini. Menindaklanjuti kondisi saat ini, maka kami memutuskan untuk melanjutkan penutupan sementara operasional TWC,” ungkap Edy dalam telekonferensi pers di Kantor Pusat TWC di Prambanan, Senin (30/3/2020).

Selain melakukan penutupan operasional, PT TWC juga terus melakukan kegiatan preventif dalam mengurangi upaya penyebaran Covid-19. Hal ini dilakukan baik di lingkungan kerja PT TWC maupun di daerah dengan melibatkan perusahaan BUMN lainnya.

“Merujuk kepada Surat Keputusan Menteri BUMN No.77/MBU/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Satuan Tugas Bencana Nasional BUMN, PT TWC ditunjuk sebagai Koordinator Satgas Bencana Nasional BUMN Wilayah DIY,” katanya.

Untuk kepentingan tersebut, lanjut Edy, ia telah melakukan koordinasi bersama BUMN-BUMN lainnya untuk menyikapi serta membantu menanggulangi pandemi ini. Selain itu, PT TWC juga melakukan tindakan preventif di lingkungan kerjanya, dengan melakukan penyemprotan disinfektan yang dilakukan tiga kali sehari. “Upaya ini turut dibarengi dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan Taman Wisata Candi,” katanya.

 

 

https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/03/30/512/1035525/penutupan-wisata-candi-diperpanjang-hingga-11-april-2020