Selain Pantai, Wisata di Bali Asyiknya Singgah di Air Terjun Berlapis Tukad Unda

JAKARTA, iNews.id – Bali memiliki banyak objek wisata menarik untuk dijelajahi. Tidak hanya pantai dan pegunungannya yang eksotis. Jika Anda singgah ke Bali, jangan lewatkan objek wisata yang satu ini.

Ya, wisatawan bisa singgah ke air terjun Tukad Unda. Air terjun yang terlihat datar dan seolah seperti tirai panjang ini ditata rapi oleh alam.

Tempat ini menjadi spot favorit untuk berfoto. Padahal, ini adalah bendungan yang debit airnya cukup banyak dan sering dipakai untuk mengaliri lahan pertanian warga.

Tukad Unda Bali dibangun di salah satu sungai terbesar di Pulau Dewata Bali. Dalam bahasa lokal, tukad berarti sungai dan unda berarti lapisan, sehingga dapat diartikan Tukad Unda adalah sungai yang airnya berlapis-lapis.

“Bendungan Tukad Kali Unda, terletak di Kab. Klungkung Bali. Bendungan tersebut merupakan warisan dari jaman penjajahan Belanda. Photo by @riskidarmawan,” tulis Instagram @sscibali, dikutip Senin (30/3/2020).

Di bagian Utara air terjun ini, wisatawan bisa melihat pemandangan indah Gunung Agung yang menjulang tinggi.

Banyak pohon-pohon rindang di sekitar Air Terjun Tukad Unda yang membuat suasananya sangat asri. Bahkan, tempat wisata ini juga sering dijadikan lokasi foto prewedding.

Jika musim hujan tiba, debit airnya bertambah dan airnya berwarna kecoklatan. Sedikit tips, jangan berfoto prewedding ketika musim hujan. Airnya deras, dan sangat berbahaya.

Tukad Unda terletak di Desa Lebah Banjar, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali. Jaraknya cukup dekat dari Kota Denpasar, hanya sekitar 62 km dengan waktu tempuh 1,5 jam. Atau berjarak 44 km dari Bandara Ngurah Rai, dengan waktu tempuh sekitar 55 menit dengan kendaraan bermotor.

Tukad Unda di Klungkung ini sangat mudah di akses karena dekat dengan jalan raya, bahkan dapat dilihat dari atas jembatan penghubung antar kota Klungkung dengan Kecamatan Dawan.

Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengunjugi Tukad Unda di Klungkung ini. Anda yang hanya ingin berfoto-foto pun bisa dengan mudah dan gratis untuk mengambil pemandangan alam yang disuguhkan. Bagaimana, tertarik menjelajahi air terjun berlapis di Bali?

Editor : Vien Dimyati

https://www.inews.id/travel/destinasi/selain-pantai-wisata-di-bali-asyiknya-singgah-di-air-terjun-berlapis-tukad-unda

Mendikbud Realokasi Anggaran Pendidikan Rp 405 M Untuk Corona

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mengatakan,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melakukan proses realokasi atau penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 405 miliar untuk penanganan corona (Covid-19).

Ini dilakukan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19).

Nadiem menjelaskan, sumber realokasi anggaran berasal dari efisiensi dan refocusing kegiatan dari setiap unit utama atau program di lingkungan Kemdikbud.

“Ini adalah anggaran yang disisir dari efisiensi berbagai unit utama dan program. Anggaran seperti perjalanan dinas ataupun rakor-rakor dengan banyak orang yang tidak mungkin dilakukan di saat-saat seperti ini,” kata Nadiem dalam siaran pers yang diterima Beritasatu, Minggu (29/3/2020).

Nadiem menyebutkan, realokasi anggaran ini telah disetujui oleh Komisi X DPR pada rapat komisi daring pada Jumat (27/3/2020).

Realokasi anggaran dilakukan untuk program penguatan kapasitas 13 Rumah Sakit Pendidikan (RSP) dan 13 Fakultas Kedokteran (FK) untuk menjadi Test Center Covid-19.

“Kita ingin memperkuat RSP menjadi test center yang bisa melakukan tes hingga 7.600 sampel per hari dan semua RSP mampu menangani pasien Covid-19 sesuai kapasitas yang ada,” ujarnya.

Realokasi anggaran juga dilakukan untuk menggerakkan relawan mahasiswa untuk kemanusiaan dengan target 15.000 relawan yang secara sukarela mendukung upaya mitigasi pandemi Covid-19. “Terutama kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta tugas-tugas lainnya sesuai kebutuhan, kompetensi, dan kewenangan relawan yang dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” terang Nadiem.

Rencana realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dibagi menjadi empat kegiatan utama. Pertama, Edukasi Covid-19 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 60 miliar. Kedua, Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas RSP dengan alokasi anggaran Rp 250 miliar.

Ketiga, Pelaksanaan 150.000 Rapid Test di lima RSP dengan alokasi anggaran Rp 90 miliar. Keempat, Pengadaan bahan habis pakai untuk KIE, triase (triage), pelacakan(tracking), dan pengujian (testing) dengan alokasi anggaran Rp 5 miliar di RSP dan Fakultas Kedokteran yang ditunjuk.

Nadiem juga mengatakan, selain RSP, fasilitas-fasilitas seperti lembaga pendidikan dan pelatihan akan diubah untuk mendukung penanganan Covid-19.

“Kita juga menyiapkan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran serta P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) untuk segera bisa menjadi ruang-ruang penampungan dan isolasi. Bisa menambah sekitar 11.000 pasien lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi X, Syaiful Huda mengatakan, Kemdikbud harus mempertimbangkan kepentingan pencegahan Covid-19 dan tetap menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar baik di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) maupun Pendidikan Tinggi (Dikti).

“Kemdikbud juga perlu menghitung kembali secara cermat realokasi dan refocusing anggaran pada APBN pada Tahun Anggaran 2020, antara lain untuk menghadirkan strategi khusus dan bantuan kepada daerah yang terbatas fasilitas teknologi komputer dan jaringan internetnya,”ujarnya.

Syaiful mengatakan, Komisi X DPR mendorong Kemdikbud melakukan kerja sama dengan lembaga penyiaran publik dan jaringan media nasional untuk melakukan penayangan program-program pendidikan dan pembelajaran.

Selain itu, Kemdikbud harus memastikan terselenggaranya kegiatan informasi dan edukasi masif kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19.

“Termasuk memerhatikan kemungkinan timbulnya trauma pada peserta didik maupun pendidik. Diantaranya, melalui program parenting atau pengasuhan ataupun konseling yang melibatkan program studi profesi psikologi dan asosiasi profesi psikologi, khususnya dari perguruan tinggi swasta, “ujarnya.

Sumber: BeritaSatu.com

Komisi X DPR: Kondisi Darurat, Pelajar Berhak Dapat Pendidikan Layak

INDOPOLITIKA.COM – Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk tetap dapat menjamin pelajar mendapatkan pendidikan yang layak di tengah keadaan darurat yang disebabkan pandemi Coronavirus deseases (Covid-19). Sebab bagaimanapun, pelajar merupakan pemegang tongkat estafet kepemimpinan Indonesia di masa depan.

Agustina menyatakan bahwa hingga detik ini, masih banyak pelajar yang kesulitan mendapat jaringan internet di berbagai daerah sehingga harus jadi perhatian utama Kemendikbud.

“Rencana apa, tindak lanjut apa sampai dengan tanggal 20 mei untuk kegiatan belajar mengajar itu tetap dilaksanakan. Saya tekankan lagi walaupun negara dalam keadaan darurat. Mengapa demikian Mas Menteri (Mendikbud)? Karena kegiatan belajar mengajar itu merupakan sebuah tantangan yang harus dilaksanakan mengingat kita mempersiapkan generasi muda ke depan. Jangan sampai ada yang missed,” jelas Agustina.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut kemudian menegaskan bahwa peran Kemendikbud dalam menjaga mental berpikir anak mengenai prioritas belajar mereka sangat diuji di tengah situasi darurat ini. Untuk itu, ia berharap agar Kemendikbud segera menetapkan skala prioritas terhadap para pelajar dan meminta agar tidak ada siswa yang tertinggal nantinya.

“Saya tekankan lagi, kegiatan belajar mengajar itu merupakan sebuah tantangan yang harus dilaksanakan mengingat kita mempersiapkan generasi muda ke depan. Jangan sampai ada yang missed. Jangan sampai anak itu lebih banyak berpikir mengenai bagaimana menyelamatkan diri dari dampak Covid-19, tetapi lupa bahwa tugas mereka adalah juga akan memegang tongkat estafet kepemimpinan kita di masa depan,” imbuh Agustina.

Dengan melihat jaringan luar biasa yang dimiliki Kemendikbud juga model koordinasi yang baik dan anggaran yang mencukupi, Politisi dapil Jawa Tengah IV ini yakin bahwa Kementerian ini dapat memberikan kepastian pendidikan kepada seluruh anak bangsa serta memiliki cara antisipasi kalau-kalau keadaan darurat seperti ini terulag di masa mendatang.

“Tadi ada usulan untuk memberdayakan RRI dan TVRI, mari itu kita coba segera. Ada juga usulan meminjam buku perpustakaan sekolah, mari semua kita coba. Supaya anak-anak mendapat pendidikan yang layak. Saya yakin dan percaya bahwa dengan jaringan yang luar biasa, Kemendikbud tentu mampu menjadi pencerah bagi para anak didik,” tutup Agustina.[asa]

 

Komisi X DPR: Kondisi Darurat, Pelajar Berhak Dapat Pendidikan Layak

Psikologi Pendidikan, Keterampilan Mental Dalam Olahraga

Suara.com – Manusia terdiri dari kesatuan jiwa dan raga atau disebut juga sebagai psychosomatic unity. Artinya, bagian yang satu dengan yang bagian yang lainnya saling memengaruhi. Pengaruh yang dirasakan oleh jiwa kita akan berpengaruh pula terhadap raga kita, demikian pula sebaliknya.

Kesatuan jiwa dan raga ternyata sangat kuat, apa yang dipikirkan dalam jiwa kita maka raga kita akan memberikan reaksi. Begitupun dalam olahraga prestasi terutama dalam pertandingan, atlet yang melakukan gerakan-gerakan fisik tidak mungkin akan menhindarkan diri dari pengruh-pengaruh mental-emosional yang timbul dalam olahraga tersebut (Harsono, 1988:242).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sugarman (2008:1) bahwa hubungan antara jiwa, raga sangatlah erat. Apapun yang ada dalam jiwa, raga kita sebetulnya bereaksi.

Kalau kita amati lebih mendalam, penampilan para atlet sebenarnya merupakan hasil gabungaan dari beberapa faktor. Faktor tersebut adalah kemampuan fisik, teknik, taktik atau strategi, dan mental. Latihan mental memegang peranan penting untuk menghasilkan keadaan mental yang Tangguh.

Pelatihan kemampuan mental dalam olahraga harus didesain untuk menghasilkan kondisi dan keterampilan psikis para atlet yang akan mengarah kepada peningkatan performa dalam olahraga (Rushall, 2008).

Pada akhir tahun 1970-an Amerika Serikat sudah menerapkan psikologi rerkait dengan latihan mental dalam olahraga. Dasar pemikirannya adalah faktor yang berhubungan dengan penampilan sukses dalam pertndingan sangat terkait erat dengan ketahanan mental atlet.

Bahkan Kuan & Roy (2007) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang sering berhubungan dengan performa yang baik dalam sebuah kompetisi adalah ketahanan mental dan ketahanan mental tersebut termasuk faktor keterampilan mental yang harus dimiliki oleh atlet.

Atlet yang memiliki ketahanan mental berarti atlet tersebut memiliki keterampilan mental yang baik untuk menghadapi berbagai tantangan dan tekanan yang dihadapinya, terutama ketika dala pertandingan.

Supaya atlet, memiliki ketahanan mental, atlet harus dilatih mentalnya dalam proses latihan yang sistematis, kontinu, dan berkesinambungan. Alasannya adalah ketahanan mental bukanlah sesuatu yang diwariskan kepada atlet, tetapi mental harus dipelajari.

Ungkapan tersebut diperkuat oleh pendapat Loehr (1982: 10) bahwa ketahanan mental itu dipelajari, tidak diwariskan selanjutnya Vealey (1988) menjelaskan bahwa kemampuan mental layaknya kempuan fisik, bisa dipelajari dalam tingkatan tertentu.

Oleh karena itu, latihan keterampilan mental merupakan sebuah pendekatan edukatif di mana kemampuan mental dipandang sebagai suatu hal yang bisa dipelajari. Kedua pendapat tersebut menegaskan bahwa latihan mental seperti layaknya latihan fisik agar bisa dikuasai dengan baik oleh atlet harus diajarkan oleh pelatih dan dipelajari oleh atlet.

Dengan demikian, latihan keterampilan mental tidak begitu saja bisa dikuasai oleh atlet setelah atlet yang bersangkutan menguasai beberapa kemampuan fisik, teknik, mental dalam proses Lathan.

Bahwa keterampilan mental berhubungan dengan teknik kognitif-somatik yang secara umum meliputi latihan visualisasi, latihan gerak visual, terapi kognitif, bio-feedback, meditasi relaksasi otot secara progresif.

Dengan demikian latihan keterampilan mental harus diberikan kepada atlet sesuai dengan kebutuhannya, dengan menggunakan berbagai metode dan teknik latihan yang tepat.[1]

[1] Komarudin, Psikologi Olahraga, Cet. Ke-6, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2016), hlm.1-5.

https://www.suara.com/yoursay/2020/03/30/112229/psikologi-pendidikan-keterampilan-mental-dalam-olahraga

Disrupsi Pendidikan di Tengah Pandemik

Dampak yang diakibatkan dari wabah Covid-19 sangat luas. Hampir semua lini kehidupan, terutama di Indonesia, terganggu oleh pandemi ini. Salah satu sektor yang terkena imbas dari mewabahnya virus adalah sektor pendidikan. Terhitung sejak 16 Maret 2020 hampir semua daerah di Indonesia meliburkan sekolah dan perguruan tinggi. Di balik mewabahnya virus, pendidikan kita saat ini telah membuktikan teori disrupsi. Salah satunya yaitu digitalisasi pendidikan dengan mengalihkan sementara proses pembelajaran via daring. Tentu pembelajaran ini tidak memiliki perencanaan yang matang. Karena fakta menunjukan bahwa metode ini minim akan transfer ilmu dan cenderung membebankan tugas kepada para mahasiswa. Sehingga ada celetukan seperti berikut: “kuliah online sejatinya adalah tugas online.” Namun terlepas dari efektif atau tidaknya pembelajaran, metode ini bisa dijadikan bahan kajian untuk pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya bisa mulai merumuskan kebijakan yang mengatur dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pendidikan di era disrupsi ini. Disrupsi Pendidikan Secara singkatnya, disrupsi adalah perubahan cara atau pola kehidupan manusia dalam menyelesaikan masalah serta menggantikan sistem yang lama dengan sistem yang belum ada presedennya. Berbicara era disrupsi tidak akan lepas dari kata revolusi industry 4.0. Revolusi keempat ini adalah perubahan di bidang industri akibat pesatnya perkembangan teknologi, seperti artificial intelligence, robotik, virtual reality, internet of things, dan lain-lain. Pada tahun 2014, Clayton Christensen memprediksikan bahwa “50% dari seluruh universitas di AS akan bangkrut dalam 10-15 tahun ke depan.” Penyebabnya karena universitas-universitas itu terdisrupsi oleh beragam terobosan dan inovasi seperti online learning dan MOOCs (Massive Online Open Courses). Hal tersebut juga sudah mulai terjadi di Indonesia dengan ditandai oleh perubahan pola belajar yang beralih kepada pencarian informasi melalui daring. Juga telah banyak pemanfaatan teknologi seperti smarthphone yang menunjang pembelajaran digital. Sehingga para pelajar dan akademisi tidak perlu repot-repot membawa banyak buku. Bayangkan saja tidak ada buku yang tahan air, buku yang tintanya tidak akan luntur, dan buku yang bisa menampilkan informasi yang kita cari dengan mudah hanya dengan mengetik kata kunci kecuali buku-buku yang ada dalam gawai kita..
Tiga Tantangan Menurut Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Totok Suprayitno, ada tiga tantangan yang harus dihadapi ketika berbicara pendidikan di era disrupsi ini. Pertama, kurikulum. Kemajuan atau kemunduran pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh kurikulum. “Harus dipikirkan caranya membentuk kurikulum yang bisa beradaptasi, ini mendisrupsi kebiasaan yang ada selama ini. Mungkin lebih baik secara bertahap sehingga polanya mengikuti perkembangan zaman,” ujar Totok Suprayitno dalam Simposium Internasional tentang pendidikan di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Kedua, pembelajaran. Kita tahu kebiasaan adalah hal yang sulit diubah termasuk kebiasaan mengajar yang dilakukan oleh tenaga pengajar. Kita ambil beberapa kasus terkait masih kurangnya keahlian dalam mendidik dari tenaga pengajar yang ada di Indonesia. Tidak jarang ada beberapa dosen misalnya yang dia memahami ilmu tetapi tidak memahami teknik yang efektif dalam menyampaikan ilmu. “Jadi, tantangannya adalah perubahan paradigma mengajar. Hal yang gampang diajarkan biasanya akan gampang juga diotomasi. Biasanya guru mengajarkan yang mudah, itulah yang gampang diganti oleh mesin. Bagaimana caranya supaya tidak gampang diganti? Yang tidak dimiliki mesin adalah hati,” jelasnya. Ketiga, sistem penilaian. “Asesmen harus melihat diri kita apa adanya untuk mengetahui kemajuan hasil pembelajaran anak-anak dan bisa memperbaiki diri sehingga belajarnya lebih baik,” pungkasnya. Lantas apa yang terjadi jika semua kegiatan akademik dipindahkan melalui daring dan diterapkan kebijakan pelajar atau mahasiswa diwajibkan untuk berorganisasi? Pembelajaran via Daring Secara umum, masalah yang timbul jika kebijakan pembelajaran via daring ini diberlakukan akan tidak jauh berbeda dengan masalah yang banyak terjadi dengan pembelajaran home schooling. Jika kita berselancar di situs pencarian tentang dampak negatif dari sistem pembelajaran home schooling ,maka kebanyakan situs akan memberi jawaban bahwa home schooling berakibat buruk terhadap jiwa sosial anak. Karena anak akan kesulitan memiliki teman baru, kurang pergaulan (kuper), kesulitan bersosialisasi, dan masih banyak dampak buruk yang terjadi dari sistem pembelajaran home schooling. Maka dari itu, untuk mengatasi dampak negatif dari digitalisasi pendidikan ini adalah salah satunya mewajibkan organisasi dalam kurikulum pembelajaran. Karena kita tahu bahwa aktif di organisasi akan meningkatkan kemampuan sosial kita, menumbuhkan jiwa kepemimpinan kita, dan tentu saja meningkatkan kemampuan soft skill yang sangat berguna sehingga kita bisa bersaing di dunia kerja nanti. .
Digitalisasi ini tentu saja dampak positif bagi dunia pendidikan. Anggap saja kita menggunakan teknologi virtual reality dalam proses pembelajaran tentu kita bisa lebih fleksibel dalam menentukan jadwal kegiatan kita sehari-hari. Karena kita tidak perlu repot-repot datang ke sekolah untuk menimba ilmu. Kita juga bisa lebih bebas untuk mengekspresikan diri karena setiap orang tentu memiliki ketertarikan yang berbeda-beda sehingga banyak inovasi-inovasi yang tercipta. . See – https://ibtimes.id/disrupsi-pendidikan-di-tengah-pandemik/

Dampak Pandemi Corona Terhadap Dunia Pendidikan

Dampak pandemi Virus Corona kini mulai sudah merambah ke dunia pendidikan. Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan meluasnya penularan Virus Corona (Covid-19).

Diharapkan seluruh lembaga pendidikan tidak melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Hal itu dapat meminimalisir penyebaran penyakit Covid-19 ini. Hal serupa juga sudah dilakukan sudah dilakukan beberapa begara yang terpapar penyakit Covid-19 ini. Kebijakan lockdown atau karantina dilakukan sebagai upaya mengurangi interaksi banyak orang yang dapat memberi akses pada penyebaran Virus Corona.

Penyebaran Virus Corona ini pada mulanya sangat berdampak pada dunia ekonomi yang mulai lesu, akan tetapi kini dampaknya juga dirasakan oleh dunia pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh banyak negara, termasuk Indonesia dengan meniadakan seluruh aktivitas pendidikan, membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif sebagai proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan pada lembaga pendidikan.

Sesuai data yang diperoleh dari UNESCO, hingga saat ini sudah ada 39 negara yang menerapkan penutupan sekolah dengan total jumlah pelajar yang terpengaruh mencapai 421.388.462 anak. Negara Cina sejauh ini memiliki jumlah pelajar yang paling banyak terpengaruh karena virus corona yaitu sekitar lebih dari 233 juta siswa.

Sedangkan negara lainnya, hingga 13 Maret 2020 sudah ada 62 negara di Afrika, Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika utara dan Amerika selatan yang mengumumkan atau menerapkan pembatasan pembelajaran sekolah maupun universitas. UNESCO menyediakan dukungan langsung ke negara-negara, termasuk solusi untuk pembelajaran jarak jauh yang inklusif.

Direktur jenderal UNESCO Audrey Azoulay dalam sebuah pernyataan menegaskan, UNESCO bersama setiap negara-negara bekerja sama untuk memastikan kesinambungan dalam pembelajaran bagi semua, terutama anak-anak dan remaja yang kurang beruntung dan cenderung paling terpukul oleh penutupan sekolah.

Kebijakan penutupan sekolah di negara-negara tersebut, berdampak pada hampir 421,4 juta anak-anak dan remaja di dunia. Dalam situs UNESCO dikemukakan bahwa pandemi corona ini mengancam 577 juta pelajar di dunia.

Total jumlah pelajar yang berpotensi berisiko dari pendidikan pra-sekolah dasar hingga menengah atas adalah kurang lebih 577.305.660. Sedangkan jumlah pelajar yang berpotensi berisiko dari pendidikan tinggi kurang lebih 86.034. 287 orang.

Hingga saat ini di Indonesia, beberapa kampus baik itu PTN/PTS mulai menerapkan kebijakan kegiatan belajar mengajar dari jarak jauh atau kuliah online dengan memanfaatkan aplikasi pembelajaran online yang ada seperti aplikasi edmodo, google classroom, zoom dan sebagainya.

Universitas Negeri Manado (Unima), tempat saya menempuh pendidikan pada perguruan sekarang yang juga sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di provinsi Sulawesi Utara sudah memiliki sistem akademik berbasis daring (online) yang dapat akses melalui laman https://www.amelia.unima.ac.id. Dengan adanya laman tersebut UNIMA sudah menyelenggarakan proses akademik berbasis online atau kuliah online.

Kemendikbud saat ini berdasarkan keterangan secara resminya, siap dengan semua skenario termasuk penerapan bekerja bersama-sama untuk mendorong pembelajaran secara daring (dalam jaringan) atau online untuk para siswa.

Hal tersebut sebagai upaya agar para siswa tetap belajar di rumah. Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan sejumlah dukungan untuk memperlancar proses tersebut. Kemendikbud sendiri mengembangkan aplikasi pembelajaran jarak jauh berbasis portal dan android Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar dapat diakses di belajar.kemdikbud.go.id.

Saat ini berdasarkan informasi bahwa kemendikbud turut menggandeng beberapa platform belajar online yakni Kelas Pintar, Sekolahmu, Zenius, Ruang Guru, Quipper, Google Indonesia dan Microsoft. Setiap platform akan memberikan fasilitas yang dapat diakses secara umum dan gratis.

Pandemi corona ini memang sebuah ujian yang berat bagi seluruh bangsa, menguji kemampuan semua bangsa untuk dapat mengambil hikmah dengan terus berupaya dan berikhtiar mencari solusi pada setiap masalah yang ada.

Sebagai bangsa yang besar, indonesia harus mempu melalui segala masalah yang ada. Hal ini dibuktikan dengan indonesia siap dengan segala kemungkinan, dengan lahirnya teknologi karya anak bangsa untuk memberikan layanan pendidikan secara daring atau online.

Dengan harapan bangsa ini menjadi bangsa yang teruji dan layak untuk menjadi bangsa yang hebat suatu saat.

*) Penulis adalah Kabid Penelitian, Pengembangan, Pembinaan Anggota dan Organisasi (P3AO) Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Pohuwato (KPMIP) Cabang Sulawesi Utara.

 

 

https://detikmanado.com/dampak-pandemi-corona-terhadap-dunia-pendidikan/

Hukum Dan Keadilan Masyarakat

OPINI – Dalam artikel yang berjudul ‘Hukum dan Keadilan Masyarakat’ ini, apa yang dituliskan mengangkat tentang permasalahan keadilan dalam hukum di Indonesia. Dalam penerapannya, hukum di negara ini sering sekali berjalan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum itu sendiri.

Dalam artikel ini, dijelaskan dengan pemberian contoh permasalahan penegakan hukum mulai dari; Kholil dan Basri dalam kasus pencurian semangka, Nenek Minah yang mecuri cokelat, hingga Nenek Asyani dengan kasus pencurian 7 batang kayu. Artikel ini lantas mengerucutkan permasalahan yang dialami oleh nenek Asyani.

Nenek Asyani didakwa sebagai tersangka atas hilangnya 7 batang kayu jati di Situbondo, Jawa Timur. Beliau terjerat hukum atas kasus pencurian tersebut dan terjerat pasal 12 huruf c dan d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kasus ini mampu menjadi perhatian masyarakat luas lantaran dalam proses dan penegakan hukum, dinilai terlalu berlebihan. Hukum yang seharusnya mampu melahirkan keadilan, dalam kasus ini justru melahirkan ketidak adilan yang merugikan pihak kecil.

Seringkali, hukum di negeri ini terlalu tajam untuk kaum bawah, dan tumpul untuk kaum yang berkuasa. Dalam penanganan kasus Nenek Asyani ini, para pelaku hukum dan penegak seolah tidak memiliki kepekaan sosial.

Karena dalam kasus ini, penyelesaian sebenarnya bisa dilakukakan pada tahap pertama. Kepolisian selaku pengayom masyrakat, seharusnya mampu menjadi mediator dalam menemukan penyelesaian dengan jalur kekeluargaan.

Namun, meskipun dalam kenytaannya Nenek Asyanti sudah meminta maaf dan bahkan hingga menyembah penegak keadilan, hukum yang diterimanya begitu berat.

Nenek Asyanti akhirnya dikenai hukuman 1 tahun penjara, dengan ganti rugi sebesar Rp500.000.000 untuk 7 batang kayu jati, yang bahakan dia tidak merasa mencuri.

Artikel ini juga menyinggung tentang hukum positif yang ada di negara ini. Dengan dasar berbagai permasalahan penegekan hukum seperti yang dicontohkan di atas, hukum positif lebih terlihat sebagai penindas daripada pendidik atau pembimbing.

Akar dari permasalahan ini adalah bentuk hukum yang dipegang negara ini seloah tidak melihat sisi lain dalam praktiknya. Padahal, dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan hukum, perlu adanya pendekatan dan menilik latar belakang masyarakat.

Kasus hukum tidak melulu menghasilkan hukuman sebagai hasil mutlak dalam penyelesaiannya. Restorative Justice, menjadi solusi untuk berbagai polemik dalam penyelasian hukum.

Dimana dalam peradilan seharusnya menimbulkan perbaikan, bukan mencari pemenang. Restorasi sendiri meliputi pemulihan hubungan antara pihak pelaku dengan korban.

Keterbukaan menjadi kunci penting dalam proses berlangsungnya peradilan. Korban dapat menyampaikan apa saja yang menjadi kerugian, dan pelaku pun diberikan kesempatan untuk menebusnya dengan cara yang masuk akal.

Perspektif Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum timbul karena adanya celah di dalam penerapan Hukum Positif. Sosiologi hukum sendiri, mengkonsepsikan hukum sebagai suatu gejala yang empiris dan dapat diamati dalam kehidupan masyarakat.

Sosiologi hukum menjadi penting karena dalam proses penegakan hukum, tidak serta merta hanya melihat siapa dan apa pasal-pasal yang menjerat untuk menjatuhkan pelaku ke dalam sanksi.

Namun lebih jauh, sosiologi hukum membawa sudut pandang baru untuk menilai sebuah permasalahan dengan melihat latar belakang kehidupan dan kebudayaan, sosial, dan ekonomi dalam masyarakat.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup sosiologi hukum dalam artikel ini, meliputi aspek-aspek yang tidak mampu dilihat dan dijangkau oleh sistem hukum positif.

Dimana aspek-aspek ini seringkali diabaikan oleh para penegak dan pelaku hukum dalam penyelasaian masalah.

Hukum di Indonesia saat ini, seolah memiliki sisi tajam bagi para kaum marjinal dan masyrakakat yang buta akan hukum, namun sangat tuumpul jika dihadapkan dengan pelaku dan pemilik kekuasaan.

Seperti yang ditulis dalam artikel ini, kutipan dari Filsuf Yunani pada abad ke-7 dalam ungkapan dari hukum Anarcharsis:

“Hukum itu adalah jarring laba-laba, ia hanya mampu untuk menjaring orang-orang miskin, tetapi tidak mampu untuk menjaring orang-orang kaya. Bahkan oleh orang-orang kaya, jaring laba-laba itu akan dirobek-robek olehnya”.

Realitanya, ungkapan itu memang benar untuk melihat berbagai polemik hukum saat ini. Seolah hal itu memang menjadi tabiat bagaimana sifat hukum itu sejak dahulu.

Nenek Asyanti merupakan salah satu contoh, dari tidak beresnya penerapan hukum di negara ini. Dengan melihat latar belakang dan bagaimana kondisi fisik, sosial dan ekonominnya, seharusnya hal itu mampu menjadi pertimbangan lebih agar permasalahan itu mampu diselesaikan secara adil.

Kerugian yang tidak seberapa, menjadi dasar dan alasan kasus ini diakhiri dengan dakwaan yang mengundang prihatin banyak pihak.

Padahal di luar sana, banyak kasus dengan kerugian yang berdampak besar dengan skala besar pula, bisa lolos dengan mudahnyan tanpa saknsi yang menjerat. Seperti kasus pembakaran hutan di Sumatera selatan.

Celah-celah dan ketimpangan inilah yang mejnadi kajian-kajian dan fokus dalam sosiologi hukum. Sosiologi hukum lahir, untuk mencapai keadilan bagi pelanggar dan korban dengan melihat berbagai latar belakang kehidupan masing-masing.

Sehingga aspek-aspek seperti kemanusiaan, ekonomi, sosial, dan budaya menjadi patokan dan sudut pandang lain dalam menyelesaikan sebuah perkara, untuk mencapai keadilan. (*)

https://www.mediasulsel.com/hukum-dan-keadilan-masyarakat/

Hukum Islam Tenaga Medis Pakai APD Salat Tanpa Wudu

Jakarta – Sejumlah pertanyaan muncul terkait tata cara salat bagi tenaga medis Islam yang memakai alat pengaman diri (APD) ketika menangani pasien virus corona atau Covid-19. Salah satunya terkait bolehkah tenaga medis itu tidak wudu saat keadaan mendesak ingin salat?

Menjawab pertanyaan itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa. Bernomor 17 Tahun 2020, fatwa itu disahkan Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh di Jakarta beberapa waktu lalu. “Dalam kondisi hadas dan tidak mungkin bersuci (wudu atau tayamum), maka dia melaksanakan shalat boleh dalam kondisi tidak suci dan tidak perlu mengulangi (i’adah),” demikian bunyi fatwa tersebut.  Dalam kondisi sulit berwudu maka dia bertayamum kemudian melaksanakan salat Menurut Hasanuddin, fatwa itu dapat menjadi pegangan salat bagi tenaga medis yang memakai APD ketika menangani pasien virus corona. Dia mengatakan fatwa ini penting agar tenaga kesehatan beragama Islam dapat menggarisbawahi salat fardu wajib hukumnya dalam kondisi apapun. Namun, ada sejumlah keringanan.

“Boleh melaksanakan salat dalam waktu yang ditentukan meski dengan tetap memakai APD yang ada. Sementara dalam kondisi sulit berwudu maka dia bertayamum kemudian melaksanakan salat,” ujar dia,

Saat kondisi APD yang dipakai terkena najis dan tidak memungkinkan untuk dilepas atau disucikan, kata Hasanuddin, maka yang bersangkutan melaksanakan salat boleh dalam kondisi tidak suci dan mengulangi salat (i’adah) usai bertugas.

Dia mengatakan ketika kondisi jam kerja tenaga medis sudah selesai atau sebelum mulai kerja masih mendapati waktu shalat maka wajib shalat fardhu sebagaimana mestinya.

Hasanuddin menambahkan, dalam kondisi tenaga medis bertugas mulai sebelum masuk waktu Dzhuhur atau Maghrib dan berakhir masih berada di waktu salat Ashar atau Isya maka boleh melaksanakan shalat dengan jamak ta’khir.

Sementara dalam kondisi bertugas mulai saat waktu Dzhuhur atau Maghrib dan diperkirakan tidak dapat melaksanakan salat Ashar atau Isya, kata dia, maka yang bersangkutan boleh melaksanakan salat dengan jamak taqdim.

“Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu dua salat yang bisa dijamak (Zhuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya), maka dia boleh melaksanakan salat dengan jamak,” kata dia.

Hasanuddin mengatakan bagi penanggung jawab bidang kesehatan wajib mengatur shift bagi tenaga kesehatan muslim yang bertugas dengan mempertimbangkan waktu salat agar dapat menjalankan kewajiban ibadah dan menjaga keselamatan diri.

“Tenaga kesehatan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk melaksanakan shalat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan diri,” tutur dia.

https://tagar.id/hukum-islam-tenaga-medis-pakai-apd-salat-tanpa-wudu

Masalah Hukum Penetapan Status Bencana Nasional Covid-19

Dua lembaga riset Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyebut Pemerintah melakukan salah langkah hukum mengenai Penetapan Status Bencana Nasional Covid-19. Kesalahan ini diyakini menimbulkan dampak serius di kemudian hari. “Secara hukum, belum terjadi penetapan status darurat bencana sampai sekarang,” kata Qurrata Ayuni, Peneliti Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI), kepada Hukumonline.

Ia mengacu isi Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.

Keputusan tersebut merujuk dokumen sebelumnya yaitu Keputusan Kepala BNPB No.9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia. Padahal Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak berwenang melakukan penetapan status keadaan bencana. Penetapan status itu menjadi kewenangan Presiden untuk skala nasional dan masing-masing kepala daerah sesuai wilayah terjadinya skala bencana. “Bisa dilihat di Pasal 51 Undang-undang tentang penanggulangan bencana,” katanya yang biasa disapa Ayu.

Pasal yang dimaksud Ayu menegaskan bahwa penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. Penetapan untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Ayu berpendapat seharusnya surat keputusan yang dibuat oleh Kepala BNPB hanya bernilai di pernyataan internal BNPB, terutama terkait penggunaan dana siap pakai di BNPB. Namun melihat isi judul dan isi keputusan perpanjangan, tampak bahwa Kepala BNPB bertindak melakukan penetapan status keadaan bencana.

Ayu belum menemukan dokumen hukum yang diakui hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai penetapan status keadaan bencana. Presiden memang menerbitkan Keputusan Presiden untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dipimpin Kepala BNPB. Keputusan Presiden yang kemudian diubah lagi itu pun sama-sama tidak menyebutkan sama sekali penetapan status keadaan bencana. “Silakan periksa tiap pasalnya, sama sekali tidak menyatakan penetapan status darurat bencana nasional. Itu hanya pembentukan kepanitiaan penanganan Covid-19,” kata Ayu.

Ia merujuk Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bertanggal 13 Maret 2020 yang diubah dengan Keppres No. 9 Tahun 2020 pada 20 Maret 2020.

Hal lain yang disoroti Ayu adalah rujukan pertimbangan konstitusional yang digunakan Presiden dalam kedua Keppres itu. “Pasal UUD 1945 yang dirujuk di bagian pertimbangan adalah Pasal 4 ayat (1) tentang kewenangan kekuasaan pemerintahan, bukan Pasal 12 tentang menyatakan keadaan bahaya,” ujarnya.

Pasal 4 UUD 1945 mengatur Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden. Sedangkan Pasal 12 UUD menyebutkan Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Lalu apa bedanya? Pernyataan bahaya ini memberikan Presiden kewenangan ekstra secara khusus untuk menghentikan bahaya. “Berlaku hukum yang baru khusus dalam keadaan bahaya itu di luar dari hukum yang biasa. Nah rujukannya Perppu No. 23 Tahun 1959,” Ayu menambahkan.

Ia yakin seharusnya Presiden juga menggunakan Perppu tersebut bersamaan UU Penanggulangan Bencana. Perppu No. 23 Tahun 1959 mencabut UU No. 74 Tahun 1957 dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya sekaligus. Sejumlah 62 pasal di dalamnya yang berusia lebih dari 50 tahun itu masih berlaku hingga kini. Sayangnya baik pasal 12 UUD 1945 maupun Perppu Perppu No. 23 Tahun 1959 sama sekali tidak dirujuk.

“Dampaknya serius. Segala pembatasan hak yang dilakukan oleh Pemerintah jadi tidak memiliki landasan atas dasar pasal 28J UUD 1945,” tegas Ayu. Tertera di pasal tersebut pembatasan hak asasi manusia hanya bisa dilakukan dengan produk hukum undang-undang.

Padahal saat ini banyak beredar pembatasan aktivitas demi mencegah Covid-19 yang bukan dengan produk undang-undang. “Semua pembatasan itu jadi tidak punya landasan hukum. Beda cerita kalau sudah ada dokumen tertulis dari Presiden yang menyatakan keadaan darurat nasional merujuk pasal 12 UUD 1945 dan Perppu yang masih berlaku tadi,” kata Ayu.

Ia menilai pengumuman lisan Presiden pada 15 Maret 2020 di Istana Bogor bahwa terjadi bencana nasional nonalam belum cukup. “Faktanya memang ini terjadi bencana nasional, tapi secara hukum belum cukup. Harus tertulis ditandatangani Presiden,” ujar Ayu.

Kepastian siapa penanggung jawab penanggulangan bencana nasional ini menjadi tidak jelas. Seolah terjadi saling lempar peran antara Presiden dengan Kepala Daerah. Di satu sisi Presiden bisa mencegah kebijakan Kepala Daerah mengenai penanganan Covid-19. Misalnya saat mencegah Gubernur DKI Jakarta melakukan penghentian sementara kegiatan perkantoran.

Mengacu UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, nampak bahwa Pemerintah Pusat yang berwenang menerbitkan kebijakan karantina. Mulai dari penetapan status darurat kesehatan masyarakat hingga pelaksanaan teknis karantina menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pasal 10 dan 11 UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah Pusat  menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang terjangkit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Sebelum menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Teknis tata cara penetapan dan pencabutan status diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ditegaskan lebih lanjut bahwa penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Penelusuran Hukumonline menunjukkan bahwa Presiden sudah menetapkan Covid-19 sebagai wabah sejak 4 Februari 2020. Hal itu dituangkan lewat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Hanya saja tidak ada penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat hingga sekarang.

Presiden seolah melakukan desentralisasi penetapan status darurat di masing-masing wilayah padahal kemampuan tiap daerah di Indonesia sangat berbeda. “Kalau DKI Jakarta anggarannya sangat besar, tetapi di daerah-daerah lain sangat berbeda. Ini sudah menyangkut ketahanan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” Ayu menjelaskan.

Hukumonline membandingkan dengan surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di Jawa Barat. Surat ini diterbitkan 19 Maret 2020 untuk menjadi dasar bertindak sesuai UU Penanggulangan Bencana.

Hingga saat ini tidak ditemukan dokumen serupa dari Presiden. Bahkan surat Menteri Hukum dan HAM No.M.HH.PK.01.01.01-04 bertanggal 24 Maret 2020 kepada Jaksa Agung, Kepala POLRI, dan Ketua Mahkamah Agung tidak merujuk status darurat bencana nasional oleh Presiden dalam dokumen peraturan perundang-undangan.

Surat itu berisi permintaan penundaan sementara pengiriman tahanan ke Rutan/Lapas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM hanya merujuk pengumuman Presiden pada 15 Maret 2020 di Istana Bogor bahwa telah terjadi bencana nasional nonalam.

Hal lain yang Ayu soroti adalah pengalihan anggaran dari APBN dan APBD. Tanpa status darurat bencana yang bersandar pada negara dalam keadaan bahaya, seluruh prosedur keuangan harus dengan cara normal. Padahal sangat mungkin ada kebutuhan dana ekstra yang harus menyedot dari pos anggaran lain di APBN atau APBD.

“Dana siap pakai itu pasti punya batas. Pada akhirnya butuh pembenaran untuk ambil dari pos lain di APBN. Sementara perubahan APBN harus dengan persetujuan parlemen,” ujar Ayu. Ia menilai Presiden harus mengantisipasi dengan dasar berlakunya prosedur hukum yang tidak biasa. Hal itu tidak bisa dipenuhi dengan langkah hukum yang digunakan Presiden Joko Widodo sejauh ini. Masalah hukum berkaitan penggunaan uang negara untuk semua kebijakan saat ini juga bisa terjadi.

Djarot Dimas Achmad Andaru, Peneliti di Center for Health Law and Policy Indonesia (Sentra Hukum Kesehatan dan Kebijakan  Indonesia) FHUI menyinggung UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah). Beberapa regulasi penting di UU Wabah tidak dilaksanakan dengan benar.

Ia merujuk dua tujuan pokok dalam UU Wabah sesuai penjelasan Pasal 5 ayat (1). Pertama, memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan. Kedua, membatasi penularan/penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak serta wabah tidak meluas ke daerah lain.

“Saat ini tumpang tindih. Harusnya terpusat oleh Menteri Kesehatan dengan koordinasi terbuka. Saat ini semua kementerian dilibatkan namun tetap berjalan lamban,” katanya kepada hukumonline. Kementerian Kesehatan harusnya lebih bisa memahami pendekatan yang tepat berdasarkan kebijakan kesehatan masyarakat.

Djarot mengingatkan bahwa skema berjenjang penanganan wabah seperti Covid-19 telah diatur dalam UU Wabah. Bahkan peraturan pelaksana dalam PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular pun masih berlaku.

Namun mulai dari pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hingga koordinasi dengan Pemerintahan Daerah justru tidak mengikutinya. “Salah menggunakan instrumen hukum berdampak upaya pencegahan tidak efektif. Selain itu menimbulkan dampak beruntun lebih buruk secara sosial dan ekonomi,” kata Djarot.

 

 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e7f1443c6534/masalah-hukum-penetapan-status-bencana-nasional-covid-19/

Fadjroel Rachman Unggah Ancaman Hukum Jika Masih Nekat Berkerumun, Bisa Dipenjara Hingga 7 Tahun

PIKIRAN RAKYAT – Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk melakukan social distancing untuk menekan penyebaran virus corona atau COVID-19.

Kali ini Fadjroel mengingatkan kepada masyarakat yang masih nekat berkerumun bisa dikenakan hukuman penjara hingga 7 tahun.

Beberapa pasal bisa diterapkan sebagai bentuk pendisiplinan masyarakat terhadap social distancing ini Hal ini tertuang pada Pasal 212 KUHP yang berisi imbauan untuk tidak berkumpul dan jika dibubarkan melakukan perlawanan. “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menuntut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun,” demikian bunyi Pasal 212 KUHP yang diunggah Fadjroel di akun Instagram miliknya, 29 Maret 2020.

Pada Pasal 214 KUHP menyebutkan jika dilakukan pembubaran dan dilakukan perlawanan oleh dua orang atau lebih makan akan diancam pidana maksimal 7 tahun penjara.

“(1) Peksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01358171/fadjroel-rachman-unggah-ancaman-hukum-jika-masih-nekat-berkerumun-bisa-dipenjara-hingga-7-tahun