Setiap “Centi Meter” Pekarangan Adalah “Rupiah”

““REVOLUSI PEKARANGAN DI KAB. LEMBATA”

 

oleh
Afro BeniMaking

Email. Ili.Mardianus@yahoo.com/Tlp.WA.082144545304

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1). Dengan demikian dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya otonomi yang dimiliki Desa. Artinya desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakatnya sendiri, dengan demikian desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam menyelanggarakan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah. Merujuk pada pemikiran semacam itu maka pemikiran yang menjadi landasan dalam pengaturan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi. Dalam konteks demikian maka pengembangan otonomi asli desa memiliki landasan, visi dan misi yang kuat dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi dan optimalisasi otonomi daerah.
Pembangunan sektor-sektor perdesaan (= tradisional; agrokompleks) dapat mendorong pertumbuhan sektor industri melalui penyediaan bahan pangan yang cukup, tenaga kerja, pemanfaatan sumberdaya lahan dan modal. Peningkatan produktivitas sektor-sektor perdesaan dapat memberikan rangsangan bagi pengembangan produksi bahan pangan. Pembangunan Desa hingga saat ini telah membuktikan bahwa kebutuhan sumberdaya alam semakin banyak dan senantiasa menghadapi berbagai kendala yang semakin serius, terutama di kawasan lahan kering. Dalam kondisi seperti ini mutlak diperlukan penajaman prioritas pemanfaatan sumber daya alam dan pembinaan wilayah dengan melibatkan secara penuh segenap warga setempat. Salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh wilayah lahan kering pada umumnya adalah terbatasnya alternatif kesempatan kerja di sektor pertanian pada musim kemarau, sehingga pertambahan penduduk senantiasa akan diikuti oleh meningkatnya tekanan atas sumber daya lahan. Khususnya di daerah pedesaan ditemukan 90% dari total keluarga adalah merupakan keluarga tani, dengan 98% dari keluarga tani mengusahakan ladang dan 92% mengusahakan tegalan, sementara mengusahakan pekarangan hampir tidak ditemuan. Kondisi seperti ini memaksa kita semua untuk senantiasa mencari alternatif-alternatif khusus bagi pembangunan wilayah lahan kering pedesaan yang mampu memenuhi segenap kebutuhan dasar bagi kehidupan segenap warganya dan sekaligus tambahan pendapatan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu kegiatan pokok usaha pertanian di pedesaan yang belum terpikirkan adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lahan (pekarangan). Pengelolaan sumberdaya lahan pekarangan secara rasional, disamping perlu mempertimbangkan faktor-faktor sosial-ekonomi dan budaya, maka juga harus tetap memperhatikan potensi sumberdaya lahan itu sendiri atau zone agro-ekologi sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan (sustainable) yang pada gilirannya akan bermuara pada sasaran akhir yaitu peningkatan penghasilan warga masyarakat desa.
Sementara itu tantangan penyediaan pangan semakin hari semakin berat. Perubahan iklim yang berdampak pada penurunan hasil panen petani ladang. Hal ini berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan dan rendahnya ketahanan pangan serta masih banyak dampak negatif lainnya. Pertanyaannya adalah begitu pentingkah kita memeras pikiran dan tenaga untuk ketahanan pangan ini ?.
Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk Lembata sebesar 134.573 ribu jiwa dengan kepadatan penduduk 106 Km2 (Kabupaten Lembata Dalam Angka, 2017). Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,82 % per tahun dan dianggap tetap, maka pada tahun 2020 nanti jumlah penduduk Lembata diperkirakan 144.644 ribu jiwa. Pemikiran yang dibangun oleh Sastrosoedarjo dan Juwita (1996) memperkirakan bahwa konsumsi kalori per kapita pada tahun 2000 sebesar 2100,53 g kalori/kapita/hari, sedangkan konsumsi pangan setara beras mencapai 120 kg beras/kapita/tahun. Perkiraan ini jauh lebih tinggi dari rata-rata konsumsi beras per kapita sesungguhnya yaitu sebesar 200 g/kapita/hari. Dengan konsumsi per kapita per hari 200 g maka kebutuhan bahan pangan (setara beras) per hari sebesar 40.700 ton atau sebesar 14,86 juta ton per tahun. Jika asumsi konsumsi pangan setara beras per tahun tetap, maka pada tahun 2020 nanti kebutuhan pangan setara beras mencapai 53.320 ton/hari atau sebesar 19,46 juta ton per tahun. Jika produksi lahan sebesar 2 ton beras/ha, maka kebutuhan pangan setara beras pada tahun 2020 nanti harus dipenuhi dari luasan panen sekitar 9,73 juta ha.

Pertanyaan berikutnya mampukah kita menyediakan kebutuhan pangan pada tahun 2020 nanti hanya dengan mengandalkan lahan subur yang ada ?. Data menunjukkan bahwa gambaran Indonesia telah berswasembada beras sejak tahun 1985 tinggal menjadi kenangan, karena kenyataannya sejak krisis ekonomi melanda Indonesia impor beras dari negara tetangga semakin meningkat. Perubahan iklim (curah hujan) yang sering mengakibatkan penurunan kualitas lahan dan produksi hasil pertanian serta lingkungan bukan hanya tanggung jawab petani, tetapi juga tanggung jawab pemerintah baik desa, daerah dan pusat yang mendapat masukan berupa rekomendasi dari para ahli.

Dalam rangka menekan dampak negatif daripada perubahan iklim tersebut di atas, maka sektor-sektor kerakyatan (tradisional dan pedesaan) harus menjadi kuat, dan untuk itu sangatlah dibutuhkan pemerintahan yang kuat. Hal ini berarti pemerintah perlu menyusun rencana yang rasional, dan mempunyai daya gerak fasilitatif yang kuat untuk pelaksanaannya. Dalam hubungan ini sangat diperlukan situasi stabil yang dinamis untuk berlangsungnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada tahap awal campur tangan pemerintah cukup besar sehingga terlihat seperti otoriter. Tetapi sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, desa akan menjadi semakin lebih demokratis. Oleh karena itu pengelolaan lahan kering secara tepat, yang mengarah pada peningkatan produksi berkesinambungan mutlak diperlukan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah petani di lahan kering adalah mengembangkan teknologi usahatani berbasis pekarangan baik musim hujan dan musim kemarau yang sesuai dengan kondisi setempat. Salah satu strategi yang dianggap berhasil dalam mendongkarak pemenuhan kebutuhan pangan dan pendapatan rumah tangga adalah Gerakan “Revolusi Pekarangan” dengan prinsip SETIAP CENTI METER ADALAH RUPIAH.

Berpikir dan bertindak kreatif dewasa ini menjadi hal yang tidak diperbantahkan, bahkan menjadi kompetensi terdepan dalam segala aspek kehidupan yang semakin maju. Demikian pula, dalam pembangunan pertanian diperlukan pendekatan inovasi agribisnis yang kreatif. “Revolusi Pekarangan” (RP) adalah suatu gerakan untuk medukung tersedianya sumber protein hewani dan nabati, sumber pendapatan dan pengentasan kemiskinan, dengan pendekatan integrasi ayam buras/kampung dengan tanaman holtikultura.

Mengingat pertanian adalah salah satu sektor strategis, terutama sebagai penyedia pangan, papan, sandang, dan energi bagi masyarakat. Demikian pula, dibidang pertanian khususnya kontribusi pemanfaatan lahan pekarangan diperlukan pola pikir dan budaya yang kreatif. Jika kita telisik hampir semua tempat di daerah pedesaan dapat dijumpai adanya pekarangan, dan pekarangan merupakan agroekosistem yang sangat baik serta mempunyai potensi yang tidak kecil dalam mencukupi kebutuhan hidup masyarakat atau pemiliknya, bahkan kalau dikembangkan secara baik akan dapat bermanfaat lebih jauh lagi, seperti pendapatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat sekitar, pemenuhan kebutuhan pasar bahkan memenuhi kebutuhan nasional. Pemanfaatan lahan pekarangan yang berada di sekitar rumah tersebut dapat memberi tambahan hasil berupa bahan pangan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bunga-bungaan, rempah-rempah, obat-obatan dan ternak. Namun demikian, sampai pada titik ini pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pendapatan jangka pendek pada umumnya masih belum optimal disebabkan belum diketahui begaimana pemanfataan pekarangan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dapat dilakukan dengan gerakan “Revolusi Pekarangan” berbasis Ayam Kampung/Buras terintegrasi Tanaman Holtikultura.

Jika dirunut ke belakang, sebetulnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan pangan (nutrisi) serta pendapatan. Pemanfaatan pekarang sudah dilalukan sejal lama terbukti hampir ditemui setiap pekarangan rumah tangga di pedesaan terdapat tanaman marungge, jeruk, mangga, kelapa, pepaya dan tanaman lainnya serta ayam kampung. Namun demikian, dalam pengertian sebuah program yang terencana dengan insiasi pemerintah mungkin belum banyak dilakukan dan atau jika pernah ada suda lama tidak dilakukan. Pemanfaatan lahan pekarangan diatikan sebagai upaya pengelolaan pekarangan melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman dan ternak, sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam secara terus menerus, guna pemenuhan gizi dan pendapatan tunai keluarga.

Gema pemanfaatan pekarangan kembali menguat pada tahun 2010 yaitu saat Kementrerian Peranian RI menggalakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Gerakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan P2KP berbasis sumber daya lokal (BKPD Jabar, 2011). Selanjutnya untuk mendukung P2KP, melaui Direktorat Jenderal Holtikultura dilaksanakan Gerakan Perempuan Untuk Optimalisasi Pekarangan (GPOP). Tujuan gerakan ini lebih difokuskan untuk perempuan melalui oplimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan komoditi utama adalah cabai keriting, cabai rawit, sayuran, tanaman obat dan tanaman hias.

Model Pendekatan “Revolusi Pekarangan

Tanaman Holtikuktura_Pola “Revolusi Pekarangan” umumnya berupa campuran (multi komoditas). Tentu saja dalam pemilihan komoditas setiap rumah tangga akan mempertimbangkan tujuan utama penanaman apakah untuk sekedar memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, untuk komersial, konservasi dan sebagainya. Namun demikian untuk optimalisasi “Revolusi Pekarangan” disesuaikan dengan kondisi pekarangan. Dalam hal ini pemilikan komoditas, pola budidaya maupun tata letak sangat penting. Secara umum, pola pertanian dalam “Revolusi Pekarangan” dapat menggunakan pola horisontal (terutama yang luas), pola vertikal, menggunakan polibag, maupun pot. Disamping itu pekarangan dapat dijadikan untuk memelihara ternak (ayam buras/kampung).

Ayam Buras/kampung-Pada sistem produksi pedesaan, kaum perempuan memainkan peranan penting dalam pemeliharaan ayam buras/kampung, karena banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan seperti memberi makan, menjual ayam, pengambil keputusan penjualan ayam, pengambil keputusan melakukan vaksinasi, pengambil keputusan untuk memotong ayam, mengkonsumsi daging dan telur. Aktivitas tersebut dimungkinkan karena dalam pemeliharaan ayam kampung tidak dibutuhkan tenaga yang kuat dan dapat dijadikan sebagai usaha sampingan kaum wanita.

Studi yang dilakukan Atteh (1989) melaporkan bahwa di pedesaan Nigeria pemeliharaan ayam buras/kampung menjadi tanggungjawab wanita (86%) dan pria (14%). Pola pemilik ayam kampung di Gambia: wanita (47%), keluarga (38%), pria (12%) dan wanita dan anak-anaknya (3%). Data tersebut di atas membuktikan bahwa pemilikan dan pemeliharaan ayam buras/kampung di pedesaan umumnya dilakukan oleh kaum wanita dan dibantu anak-anaknya.

Pada usaha ekstensif tradisional yang ada selama ini terjadi ditingkat pedesaan, pada umumnya peternak memelihara ayam buras/kampungsemua jenis umur untuk menghasilkan produk berupa ayam potong dan telur untuk dipasarkan. Hal ini merupakan salah satu titik lemah usaha peternakan ayam buras/kampung yang belum intensif. Ayam yang dipelihara untuk menghasilkan telur berproduksi rendah karena tidak diseleksi secara ketat untuk produksi telur. Hal yang sama, ketika telur menetas mempunyai laju pertumbuhan yang sangat lambat karena indukan tidak diseleksi untuk mempunyai laju pertumbuhan yang lebih cepat sehingga sebagai ayam potong juga berproduksi rendah. Di samping itu, pemberian pakan belum diatur sesuai dengan kebutuhan ayamnya. Nampak jelas bahwa walaupun beternak ayam buras/kampung tidaklah membutuhkan teknologi yang tinggi dan kompleks, namun efesiensi yang tinggi nampaknya dibutuhkan aplikasi teknologi pada setiap tingkatan produksi. Hal ini nampaknya sulit dilakukan oleh peternak, baik karena keterbatasan skala pemliharaan, keterampilan dan modal.

Metode pendekatan yang umum digunakan untuk meningkatkan produktivitas ayam buras/kampung dan pendapatan peternak adalah melalui intensifikasi pemeliharaan ayam buras/kampung berbasis pekarangan. Pada sistem peternakan yang lebih intensif peternak didorong untuk menjadi spesialis untuk produksi tertentu yang diikuti oleh aplikasi teknologi pada setiap proses produksi dan dengan skala usaha yang memungkinkan peternak menggantungkan pendapatan ekonominya dari keuntungan pemeliharaan ayam buras/kampung. Hal ini telah terbukti efisien dalam pengembangan usaha ayam buras/kampung di seluruh Indonesia. Perkembangan intensifikasi ayam buras/kampung di daerah-daerah di Jawa seperti di Ciamis terjadi karena peternak tidak terlepas dari upaya pembinaan terhadap spesialisai produksi yaitu produksi DOC, peternak pembesaran, peternak yang memelihara ayam untuk produksi telur dan adanya pabrik pakan untuk menjamin ketersediaan pakan berkualitas.

Dalam kerangka intensifikasi pemeliharaan ayam buras/kampung skala pekarangan, model pendekatan di atas dapat diterapkan, pengembangan ayam buras/kampung secara menyeluruh dikembangkan melalui pembinaan rumah tangga produksi yang berhubungan satu sama lainnya dengan berbagai produk yang dapat dipasarkan.

Manfaat Ekonomi jangka Pendek “Revolusi Pekarangan

Penerimaan merupakan hasil yang diperoleh petani dari usahatani lahan pekarangan baik berupa komoditi yang dijual maupun komoditi yang dikonsumsi. Penerimaan yang diperoleh petani dari usahatani lahan pekarangan merupakan penerimaan sampingan dari pekerjaan utama mereka. Usahatani lahan pekarangan merupakan kegiatan yang positif bagi ibu rumah tangga seperti bercocok tanam tanaman dan memelihara ternak ayam buras/kampung yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarganya. Hasil dari pemanfaatan lahan pekarangan sebagian besar dimanfaatkan petani untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga sehingga mengurangi beban pengeluaran untuk belanja konsumsi sayur-sayuran, daging dan telur sehari-hari, namun dapat pula sebagian hasil panennya dikonsumsi dan lebihnya dijual di warung/kios dan pasar terdekat. Selain itu petani juga yang menjual hasil usahataninya ke pedagang pengumpul yang menjemput ke lahan mereka untuk dijual ke pasar. Beberapa demoplot yang dilakukan di pulau Timor dengan iklim yang tidak berbeda jauh dengan Pulau Lembata, oleh Relawan Sarjana Membangun Desa-Wirausaha Pendamping (SMD-WP NTT), petani memperoleh penghasilan tambahan dari usahatani lahan pekarangan (aneka tanaman Kangkung, Timun, Bayam, Kacang Panjang, Paria, Jagung manis, Tomat dan Terung) rata-rata adalah sebesar Rp. 1.722.950/Periode tanam. Adapula manfaatan tidak tunai dari “Revolusi Pekarangan” yang artinya hasil panen dari usahatani lahan pekarangan tidak hanya berupa uang dan jika diuangkan akan sejumlah nominal yang diuraikan diatas. Manfaat tidak tunai tersebut adalah hasil usahatani lahan pekarangan lebih besar dimanfaatkan petani untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari rumah tangga sehingga dapat menekan pengeluaran belanja. Rata-rata pendapatan yang merupakan manfaat tidak tunai adalah berkisar Rp.12.500 hingga ± Rp.27.000. Artinya dari hasil panen usahatani, petani tidak lagi membeli sayuran dan telur ayam untuk konsumsi rumah tangga sehari-hari untuk beberapa hari kedepan dan pengeluaran yang seharusnya digunakan untuk belanja kebutuhan dapat ditabung petani untuk keperluan lainnya seperti kebutuhan sekolah anak dan belanja lainnya. Manfaat lain dari adanya pemanfaatan lahan pekarangan ini adalah kegiatan ini bukan hanya untuk menambah pendapatan semata atau bersifat komersil namun untuk mengisi kegiatan yang positif dengan berusahatani, menciptakan keterampilan baru dalam bercocok tanam bagi petani serta dapat memperindah pekarangan rumah dan memeperkenalkan anak-anak akan budaya tani sejak dini. Dari sisi manfaat tanaman holtikultura, manfaat ternak pekarangan telah terbukti pada Demoplot yang dilakukan oleh Sarjana Membangun Desa-Wirausaha Pendamping (SMD-WP NTT) pemeliharaan ayam buras/kampung petelur sebanyak 10-15 ekor per rumahtangga dapat menyuplai daging dan telur sebagai bahan pangan sumber protein hewani anggota keluarga. Ketua Asosiasi SMD-WP NTT, Mardianus Epafroditus Ili, S.Pt., M.Si, menyarankan gerakan “Revolusi Pekarangan”  dapat dikembangkan diwilayah Lembata berbasis ayam kampung jika dengan populasi dasar 10 ekor ayam betina dan 1 ekor jantan. Setiap induk menghasilkan telur rata-rata 50 butir/ekor/tahun (ini adalah asumsi produksi rendah), maka dalam satu tahun dihasilkan 500 butir telur. Adapun rasio pemanfaatan telur adalah sebagai berikut: 250 telur ditetaskan (50%), 150 telur dikonsumsi (sumber protein hewani) (30%) dan 100 telur dijual (20%). Bila diasumsikan daya tetas sebesar 80% maka didapatkan 200 ekor anak ayam umur sehari (DOC, day old chick). Bila angka mortalitas (kematian) 40% pada ayam umur di bawah delapan minggu dan 16% pada ayam dara (di atas delapan minggu), maka didapatkan 96 ekor ayam dara. Sebanyak 24 ekor ayam dipotong untuk dimakan, 24 ekor dijual dan 48 ekor akan dijadikan induk (breed stock). Ini berarti dalam waktu satu tahun untuk setiap 10 ekor induk akan menghasilkan 48 ekor ayam betina calon induk baru per tahun, sehingga total jumlah induk betina adalah 58 ekor, meningkat 5,8 kali dari populasi dasar. Selain itu, petani juga mendapatkan uang tunai sebanyak Rp. 670.000, mengkonsumsi 150 butir telur dan 24 ekor ayam pada tahun pertama, dan meningkat 5,8 kali pada tahun berikutnya.
Apabila ayam buras/kampung dipelihara dengan baik, maka ayam buras/kampung akan memainkan peranan penting sebagai sumber protein hewani (daging dan telur) dan sebagai sumber pendapatan bagi rumah tangga, sehingga kasus malnutrisi dapat diatasi secara sistematis. Oleh karena itu, program “Revolusi Pekarangan” layak ditimbang sebagai sebuah solusi praktis dalam mengatasi kasus gizi buruk, efektif dalam pengentasan kemiskinan dan menjaga ketahanan pangan pada tingkat rumahtangga dan tambahan pendapatan.

Sasaran “Revolusi Pekarangan”

“Revolusi Pekarangan” diharapkan menyediakan jalan pintas memecahkan berbagai permasalahan pengembangan peternakan ayam buras/kampung di pedesaan dan berperan sebesar-besarnya bagi kejahteraan masyarakat dengan menyediakan model (contoh) pengembangan peternakan ayam buras/kampung terpadu. Untuk dapat sebesar-besarnya mendukung pengembangan ayam buras/kampung di wilayah pedesaan tersebut akan berperan sebagai :
Model Pengembangan “Revolusi Pekarangan” berbasis Ayam Buras/kampung terintegrasi tanaman Holtikultura

Kegagalan kita dalam mengakselerasi pengembangan “Revolusi Pekarangan” berbasis ternak ayam buras/kampung terintegrasi tanaman holtikultura mungkin sebagian besar disebabkan oleh absennya model (contoh) pengembangan. Dengan demikian jika wilayah ini dapat dikembangkan menjadi model “Revolusi Pekarangan” secara efisien dengan aplikasi teknologi yang dikembangkan secara lokal berdasarkan kearifan dan potensi lokal maka akan dapat dijadikan model. Dengan adanya model diharapkan akan dapat mengakselerasi pengembangan “Revolusi Pekarangan” karena dengan mudah dapat diduplikasi ke daerah lainnya. Keberadaan model ini juga akan mendorong industrialisasi rumah rangga menengah serta meningkatkan minat angkatan muda untuk menjalankan usaha tani.

Pusat Pengembangan dan Pemasok Bibit Ayam Buras/kampung Terbaik.

“Revolusi Pekarangan” akan dikembangkan sebagai pusat pembibitan (breeding centre) ternak ayam buras/kampung terintegrasi tanaman holtikultura bekerjasama dengan berbagai pusat pembibitan milik pemerintah daerah. Berbagai pusat pembibitan terutama ternak ayam buras/kampung milik pemerintah daerah hingga saat ini belum optimal dalam menghasilkan bibit ternak ayam buras/kampung terbaik yang dibutuhkan dalam upaya mencegah penurunan dan atau meningkatkan mutu. Dengan skema kegiatan jangka panjang dan pelaksanaan recording dan seleksi yang ketat, ditunjang aplikasi teknologi reproduksi maka diharapkan akan dihasilkan bibit ayam buras/kampung terbaik yang dapat disebarluaskan pada masyarakat untuk memperbaiki mutu genetik ternak ayam buras/kampung.

Pusat Pembelajaran dan Inkubator Agribisnis bagi Siswa/Mahasiswa, Aparat dan Peternak

Sekali bangun pertanian terpadu dapat diwujudkan di kecamatan ile ape dan ile ape timur maka seterusnya dapat dijadikan object pembelajaran bagi siswa/mahasiswa maupun masyarakat. Efesiensi pembelajaran dapat dijamin tinggi karena langsung terlibat dalam kegiatan rutin pengelolaan pertanian terpadu baik on-farm maupun off-farm termasuk model kemitraan dengan masyarakat petani peternak. Hal ini akan meningkatkan hard dan soft skill siswa/mahasiswa dan petani tentang peluang, tantangan serta inovasi teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan sistem peternakan ayam buras/kampung terpadu pada lahan kering. Dengan pelatihan dan keterlibatan langsung dalam setiap tahapan proses pengelolaan peternakan ayam buras/kampung terpadu maka akan lahir wirausahawan-wirausahawan baru dibidang pertanian terutama para pemuda dan sarjana baru bidang pertanian.


Wahana Wisata Peternakan-Pertanian Terpadu

Bangun sistem peternakan terpadu terintegrasi yang produktif dan efisien dapat dijadikan wahana wisata bagi anak-anak sekolah, remaja dan masyarakat pada umumnya yang sekaligus menimbulkan pemahaman dan kecintaan akan bertani dan beternak sebagai pekerjaan utama masyarakat
Secara umum proses “Revolusi Pekarangan” akan menuju pada transformasi perekonomian. Dalam mencapai tujuan diatas terdapat beberapa strategi pendekatan pembangunan pertanian berbasis pekarangan, Pertama, membiarkan kekuatan-kekuatan ekonomi pasar menentukan arah pembangunan. Peranan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah menciptakan pasar yang dapat berfungsi dengan efisien. Kedua, gerakan “Revolusi Pekarangan” dengan menekankan perlunya keterlibatan pemerintah. Keterlibatan pemerintah diperlukan sejak dari perencanan stategis sampai pada implementasinya. Strategi kedua ini mencerminkan bahwa tujuan gerkan “Revolusi Pekarangan” dapat dicapai melalui interaksi berbagai elemen-elemen (a) investasi yan besar di pembanguna sumber daya manusia, terutama di pedesaan, (b) penciptaan struktur organisasi perdesaan yang mampu memberikan layanan pada petani sekaliigus sebagai saranan penyampaian aspirasi petani dan (c) investasi yang besar pada perubahan teknologi yang sesuai bagi petani pekarangan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas lahan pekarangan dan pendapatan masyarakat desa secara simultan. Strategi ketiga, intervensi kebijakan pemerintah mungkin diperlukan untk mempengaruhi hasil akhir, namun intervensi tersebut memanfaatkan pasar dan sektor private sebagai kendaraannya. Strategi ketiga ini di ambil dengan kesadaran bahwa ada ”kegagalan pasar” di samping juga ada ”kegagalan pemerintah” dalam implementasi aktivitas-aktivitas ekonomi.(*).

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply