Petani dan Kebijaksanaan Keoliberalisme

Petani dan kebijakan Neoliberalisme

ANDA, KITA, dan KAMI hanya butuh COPY & PASTE
BERANI BERUBAH?????πŸƒπŸƒπŸƒπŸƒπŸƒπŸƒ

——-Petani & Kebijakan Neo-liberalisme———
___”ILI ALENG GOLE”_____

Mempelajarie kemiskinan adalah mempelajari suatu permasalahan yg sebenarnya dihadapi dlm kehidupan sehari-hari. Sbg masalah nyata, hal ini sngat berbeda dng pertanyaan disiplin yg umumnya bersifat abstrak. Apabila suatu pertanyaan disiplin ditunda pemecahannya, dampaknya tdk begitu berarti terhadap kehidupan individu yg memiliki masalah tersebut. Apabila permasalahan nyata spt kelaparan tertunda pemecahannya, maka kematian akan mengancam individu yg bersangkutan.

Hal ini menunjukkan bhw upaya pnanggulangan kemiskinan lebih dr sekedar bersifat bgman menghasilkan pengetahuan positif atau normatif, ttpi jg menggunakan pengetahuan tersebut utk menghasilkan resep (prescription) & tindakan (action) utk melaksanakannya. Mutu resep yg dihasilkan ditentukan oleh pengetahuan positif, normatif, & pengetahuan interaktif dr keduanya, yg dimiliki oleh pengambil keputusan. Adapun kualitas pelaksanaannya, selain ditentukan oleh mutu resep, adalah ditentukan jg oleh keahlian, keterampilan, ketekunan, ketabahan, keteguhan, & sifat positif lainnya yg dimiliki oleh pelaksana dr resep tersebut.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan didasari atas persepsi tentang faktor-faktor penyebab & dimensi kemiskinan itu sendiri. Jika penyebabnya ada didlm diri individu atau kelompok miskin, misalnya aspek budaya tdk mau bekerja keras, maka kebijakannya adalah memotivasi mereka bekerja keras agar dpt mandiri. Dlm hal ini pemerintah tdk mengintervensi pasar ttapi membiarkn sistem pasar bebas berlangsung apa adanya. Penduduk miskin itu sendirilah yg harus menyelesaikan sendiri masalah kemiskinannya. Memberikan bantuan material hnya mengakibatkan ketergantungan terus menerus sehingga tdk akn pernah mandiri.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bhw masyarakat tani tdk memiliki posisi tawar menawar (bargaining position) dlm pemasaran produksi mereka kpd pedagang. Demikian halnya dng petani yg sepenuhnya tergantung dari harga yg ditentukan oleh tengkulak & pedagang yg masuk ke desa. Artinya, penduduk miskin tdk mampu berhadapan dgn kekuatan pasar bebas, walaupun masih berada di tingkat lokal. Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka penduduk miskin (demikian pula penduduk asli) akn menjadi penduduk miskin di daerahnya sendiri.

Penduduk miskin tdk mampu bersaing dgn pedagang maka, kebijakan neo-liberalisme itu tdk tepat diterapkan dlm penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Di Indonesia, kebijakan memberikan bantuan material & uang sudah biasa dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini telah lama dianut oleh paham konservatisme. Alasannya karena penduduk miskin sama sekali tdk berdaya menghadapi kekuatan pasar bebas. Pemerintah perlu memberikan bantuan agar mereka mampu bertahan, tetapi tdk melakukan intervensi terhadap sistem & struktur pasar bebas di dlm negeri.
Memang benar, pola bantuan yg diterapkanp pemerintahselama ini melalui badan pemerintah tdk hanya menciptakan ketergantungan penerima bantuan kpd pemerintah ttpΒ  jg menciptakan peluang korupsi & biaya transaksi lainnya. Bantuan kredit usaha tani meluap ditengah jalan & sangat rendah tingkat pengembaliannya, bantuan peralatan & material (traktor, perahu, dan ternak) banyak yg tdk berkelanjutan & bantuan uang & beras murah banyak yang bias. Pola bantuan tersebut belum berhasil memberdayakan petani (mandiri), sebaliknya justru telah menciptakan persepsi petani bahwa pembangunan identik dng pemberian bantuan. Jadi, baik kebijakan neo-liberalis maupun konservatif blm berhasil mengentaskan penduduk miskin.
Salah satu pandangan yg mencari jalan tengah di antara keduanya adalah kebijakan demokrasi sosial. Penduduk miskin memang tdk mampu menghadapi pasar bebas krn mereka tdk memiliki daya tawar menawar. Oleh karena itu , mereka perlu mendpt bantuan & subsidi pemerintah. Dlm waktu yg sama, pemerintah tdk cukup hanya memberdayakan penduduk miskin melalui bantuan, ttpΒ  jg turut aktif mengontrol & mengintervensi pasar bebas dlm batas tertentu.
Pemberdayaan dlm arti utuh memerlukan sentuhan sistematika & menyeluruh, tdk hanya memberi bantuan material ttpΒ  jg pengetahuan & ketrampilan. Tidak hanya memperbaiki teknologi produksi, ttpΒ  jg memperbaiki pengolahan & mutu produk hingga melindungi pasarnya. Tdk masuk akal jk hanya mmbantu pendudk miskin mnghasilkn produksi lalu membiarkn mereka sendiri mencari pasarnya di dlm & di luar negeri. Pd tahap awal pemerintah perlu berperan dlm mendampingi hingga mampu berdiri sendiri. Kebijakan demokrasi sosial ini tampaknya lebih tepat diterapkan di Indonesia, termasuk di beberapa daerah di NTT, tetapi memerlukan komitmen pemerintah, pelaku pembangunan & pelaku perdagangan di daerah yang memihak pd pemberdayaan penduduk miskin. Jika tdk ada intervensi pasar guna melindungi penduduk miskin, maka para kapitalis akn tetap β€œmenelan” mereka yg miskin tanpa pernah keluar dari lingkaran kemiskinannya. Upah rendah akn tetap berlaku & pengangguran tak pernah terselesaikan. Akibatnya, kesenjangan antara kaya & miskin makin besar &hal ini merupakah benih konflik laten (latent conflict) yg berpotensi menimbulkan konflik sosial yg nyata (manifest conflict).

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply